Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Cadangan devisa Indonesia mulai melandai per April 2019. Bank Indonesia (BI) harus mengantisipasi penurunan cadangan devisa bakal berlanjut hingga beberapa bulan ke depan.
BI mencatat cadangan devisa per akhir April 2019 sebesar US$ 124,3 miliar, turun sedikit dibandingkan dengan posisi Maret yang sebesar US$ 124,5 miliar. Meski susut, BI menyatakan cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Posisi cadangan devisa saat ini setara dengan pembiayaan tujuh bulan impor dan kebutuhan valas untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah itu juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
"Posisi cadangan devisa pada April 2019 terutama dipengaruhi oleh penerimaan devisa, penerimaan valas lainnya, dan pembayaran utang luar negeri pemerintah," terang Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko dalam siaran pers, Rabu (8/5).
Pembayaran utang pemerintah pada April biasanya lebih besar ketimbang bulan sebelumnya. Bahkan, pembayaran tersebut akan terus naik setidaknya hingga Juni.
April 2018, pembayaran utang pemerintah (pokok dan bunga) sebesar US$ 944 juta, naik dari sebulan sebelumnya hanya US$ 854 juta.
Bersamaan itu, korporasi juga banyak membagikan dividen bagi pemilik saham di luar negeri. Dua komponen ini selalu menjadi penggerus cadangan devisa. Lihat saja, cadangan devisa pada April 2018 susut menjadi US$ 124,86 miliar, dari Maret 2018 US$ 126 miliar. Bahkan penurunan tersebut terus berlanjut hingga September 2018 menjadi US$ 114,85 miliar.
Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail mengingatkan, cadangan devisa pada periode mendatang juga berpotensi berkurang karena kebutuhan untuk operasi moneter.
Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) Mei ini hingga beberapa bulan ke depan berpotensi melemah akibat berbagai sentimen. "Rupiah sepertinya masih akan cenderung melemah hingga Juni di tengah isu perang dagang AS dan China yang kembali memanas, serta kondisi kebutuhan valas yang tinggi di dalam negeri," tutur Mikail.
