Reporter: Kiki Safitri | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gula di sektor petani mitra Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai sangat merugikan petani. Hal ini memicu masalah keengganan petani untuk menanam tebu dan mengonversi lahannya.
“HPP yang ditetapkan di bawah biaya produksi, di mana ongkos petani adalah Rp 9.500 per kg, tapi HPP yang ditetapkan adalah Rp 9.700 per kg. Itu artinya rugi,” ujar Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori kepada Kontan.co.id, Kamis (20/12).
Khudori menyebutkan bahwa Kementerian Pertanian merekomendasikan HPP adalah Rp 10.500 di tahun 2018, sayangnya hal ini masih terkendala.
Lebih menyedihkan lagi, dengan HPP yang rendah, gula impor masuk ke Indonesia semakin merugikan petani.
Selanjutnya Badan Urusan Logistik (Bulog), memiliki keterbatasan dalam menyerap gula petani. Ini lantaran tidak cukupnya gudang Bulog dalam menampung serapan gula petani.
“Pemerintah tugaskan Bulog untuk menyerap itu, tapi itu belum ditunaikan semua karena Bulog tidak punya duit juga. Selain itu, stok Bulog di gudang masih ada, dan di pasar harganya tertekan kan, jadi Bulog agak menahan karena potensi merugi sangat besar,” ujarnya.
Namun demikian di sisi konsumen diuntungkan karena harga gula yang murah yakni dengan batasan Rp 12.500 per kg, namun secara tidak langsung ini merugikan petani. “Kalau ini berlanjut petani akan konversi lagi,” jelasnya.
Adapun luas lahan tebu saat ini di kisaran 450.000 hektare (ha) yang setara 2,1 juta ton-2,2 juta ton gula.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
