CLOSE [X]
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |

KPK diminta selidiki perpanjangan kontrak Blok Corridor


Kamis, 22 Agustus 2019 / 20:24 WIB

KPK diminta selidiki perpanjangan kontrak Blok Corridor
ILUSTRASI. Ilustrasi Opini - Skema Baru Lelang Blok Migas


KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono meminta agar KPK melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya siganture bonus sebesar US$ 500 juta dalam perpanjangan kontrak Blok Corridor di Sumatera Selatan karena diduga ada kerugian negara. 

Arief melihat ada yang tidak beres dalam perpanjangan kontrak Blok Corridor. Besar kemungkinan ada permainan, karena kontraknya habis 2023 tapi sudah diperpanjang hingga 2043. 

"Nah ini KPK harus bisa melakukan penyidikan dengan kasus Blok Corridor, jangan-jangan ada dugaan suap menyuap  dan melawan aturan dan UU," Kata Arief dalam keterangan persnya, Kamis (22/8).

Baca Juga: SKK Migas tetap ingin ExxonMobil bisa produksi sampai 250.000 bph

Arief mengatakan harusnya kalau Menteri ESDM ada niat untuk memperkuat ketahanan energi dan menguntungkan negara, Blok Corridor diberikan hak pengelolaannya kepada Pertamina. "Permodalan dan kemampuan Pertamina sudah tak diragukan kok dan pasti mampu menguasai 100% pengelolaan Blok Corridor," Tegasnya. 

Menjadi pertanyaan kenapa ada Siganture Bonus yang dibayarkan oleh Pertamina ke Blok Corridor sebesar US$ 500 juta. "Logikanya mereka yang perpanjang kontrak, kenapa kita yang mengeluarkan uang. Ini jelas sangat aneh, KPK harus masuk," Tegasnya.

Presiden Jokowi tambah Arief harus jeli dengan cara kerja Jonan yang lebih banyak menguntungkan asing dibanding BUMN. Semangat presiden tentang nawacita, tentu bertolak belakang dengan sikap Jonan. "Harusnya kan para menteri ini mengikuti program nawacita. Kita harus nasionalkan tambang-tambang kita," Tegasnya.  

Baca Juga: Pertamina gelar delapan proyek EOR untuk menahan laju penurunan produksi

Diketahui Blok Corridor ini kendalikan oleh salah satu perusahaan CEJ yang seharusnya ini menjadi prioritas Pertamina. Di tengah kondisi keuangan Pertamina, kenapa malah justru mengeluarkan dana. "Kontrak habis, tapi negara harus membayar. Ada yang salah dengan birokrat kita atau memang ada permainan," Tandas Arief.


Reporter: Handoyo
Editor: Yoyok
Video Pilihan

Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0013 || diagnostic_api_kanan = 0.0024 || diagnostic_web = 0.1113

Close [X]
×