Reporter: Harian Kontan | Editor: Mesti Sinaga
KONTAN.CO.ID - Mendapat mandat untuk memegang jabatan chief executive officer (CEO), akhir 2017 lalu, saya diminta mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, baik dari kuantitas, kualitas, berkesinambungan, tapi juga tetap harus menjaga governance.
Ada beberapa amanat untuk saya. Pertama, saya harus bisa menjaga keberlangsungan proyek yang sudah pipeline, dan melakukan lebih banyak kesepakatan baru. Dengan begitu, saya harus fokus pada sejumlah proyek dan membuat kesepakatan baru.
Salah satunya, mempercepat mandat dengan berpegang Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang akan dilaksanakan 2020. Hanya kami percepat jadi 2018.
Mandat itu dengan menyiapkan dan pendampingan transaksi proyek kerjasama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kami semisal, mulai melakukan pendampingan dalam studi kelayakan sebelum proyek itu dilakukan, sampai proses lelang, serta penandatangan KPBU.
Kedua, pemegang saham meminta saya mengambil peluang bisnis penjaminan non-KPBU misalnya menjamin pinjaman, dan obligasi BUMN yang nilai proyeknya lebih dari US$ 500 juta.
Ketiga, meningkatkan standar kompetensi karyawan KPBU dengan sertifikasi berstandar internasional yang disponsori oleh Multilateral Development Bank (MDB), seperti World Bank Group (WBG), Islamic Development Bank (IDB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).
Keempat menjaga governance perusahaan. Artinya, sebagai BUMN harus membangun kepemimpinan yang punya kredibilitas. Ini bukan tugas mudah. Apalagi, persoalan utama adalah kesenjangan antara kebutuhan dan investasi infrastruktur (infrastructure investment gap).
Saat ini melebihi Rp 10.000 triliun. Jadi tak alasan bagi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), untuk bersantai. Tahun 2018, cukup menantang karena harus bisa meraih tujuh proyek yang ditargetkan pemegang saham.
Dari ketujuh proyek, sudah dua yang kami tandatangani, yakni sistem penyediaan air minum (SPAM) di Semarang Barat, dan Lampung.
Selama PII berdiri 2011, hingga saat ini, total ada 16 proyek. Proyek itu mencakup jalan tol, telekomunikasi, ketenagalistrikan, dan sistem penyediaan air minum dengan investasi Rp 176 triliun.
Selain itu, ada lima proyek yang kami perkirakan bisa ditandatangani penjaminannya hingga awal 2019. Di antaranya Rumahsakit di Gorontalo dan RS Dharmais.
Ada juga KPBU preservasi atau perawatan jalan nasional non-tol khususnya ruas Sumatra Selatan. Nilai investasi Rp 1,35 triliun. Ada juga proyek KPBU Kereta Api Makasar Pare-pare dengan nilai Rp 1,1 triliun. PII juga menjamin KPBU Pengembangan Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo Rp 1,1 triliun.
Selain fokus pengembangan eksternal, saya juga menciptakan strategi perusahaan, menyesuaikan dengan dinamika ekosistem pembangunan infrastruktur agar visi dan misi PII tercapai.
Salah satunya, reorganisasi perusahaan dengan membentuk divisi baru yang bertugas melaksanakan penyiapan dan pendampingan proyek KPBU sesuai penugasan dari Kementrian Keuangan.
Makanya, kami dan tim penanggungjawab proyek kerjasama (PJPK) dengan membentuk project monitoring comitte.
Saat ini, kami punya 105 karyawan. Dengan mayoritas pendidikan karyawan tinggi, saya memberi kebebasan tim membuat keputusan sampai titik tertentu, agar demokratis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
