Reporter: Arsy Ani Sucianingsih | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam rangka membangkitkan dunia transportasi, Kementerian Perhubungan (Kemhub) bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya untuk mendorong partisipasi swasta. Terutama berperan dalam sejumlah proyek infrastruktur.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, saat ini pihak swasta memang belum sebagai pemain dalam proyek-proyek BUMN, namun lebih banyak sebagai investor. Untuk itu, Kemhub terus berupaya untuk mendorong partisipasi swasta dan menggabungkannya dengan BUMN.
“Ada minat beberapa perusahaan yang sudah mau dan kita sedang mengawinkan ini,” ujarnya saat di temui di Graha CIMB Niaga, Selasa (28/8).
Dia menjelaskan, di setiap sektor baik transportasi laut, udara, darat, kereta api mendorong BUMN untuk turut serta secara aktif. Hal ini di lakukan karena memang BUMN relatif adalah usaha-usaha yang lebih mapan.
“Oleh karenanya saya inisiatif melakukan upaya kerja sama operasi atau kerja sama konsesi agar ada payung tertentu dengan BUMN. Tapi kami tidak melupakan banyak perusahaan swasta yang lain mesti kita alokasi,” tambahnya.
Menteri Budi menambahkan, dalam waktu dekat Kemhub bakal melakukan MOU untuk meresmikan rencananya dan dipastikan pada tahun 2019 mendatang sudah dimulai.
Menurutnya, kalau kegiatan tersebut semakin banyak berlangsung, maka dana pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa digunakan untuk membangun transportasi lainnya.
“Dana ratusan miliar itu saya akan pastikan untuk mempercepat Bandara Buntu Kunik Toraja dan Bandara Pikonserai di Lampung Barat. sebelumnya selesai 2020 dipastikan 2019 selesai,” jelasnya.
Selain itu, ada juga Bandara Tadinga di Sukabumi yang ditargetkan selesai pada tahun 2021, akan lebih cepat selesai pada tahun 2020. Hal ini merupakan cara kemenhub untuk mengoptimalkan APBN.
“Saya lakukan kerja sama ini bukan karena senang sama BUMN atau Angkasa Pura, tapi karena memang ada dana-dana tertentu yang bisa saya gunakan untuk mengelola dana yang lain,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengatakan, meski BUMN banyak menjalankan proyek -proyek tapi para BUMN Tersebut juga memiliki keterbatasan.
“Oleh karena itu adanya investor swasta itu pasti terbuka banyak Jadi semuanya kerja ramai-ramai dan bareng-bareng. Kita ingin lebih banyak lagi dan lebih cepat lagi. Oleh karena itu, kenapa APBN tadi di pakai untuk yang lain dan lebih urgent bagi perhubungan sementara yang bisa di konsesi kan itu yang dikerjasamakan BUMN dan swasta,” ucapnya.
Untuk memuluskan rencananya, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan menteri BUMN Nomor 3 tahun 2017 untuk mempermudah kerja sama dengan pihak swasta.
Hal itu memudahkan kedua belah pihak membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sendiri, hingga tidak perlu melakukan tender, sehingga jauh lebih mudah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
