Reporter: Barly Haliem | Editor: Tri Adi
Keganasan kanker terus menjadi buah bibir. Bukan sekadar menjelang peringatan Hari Kanker Sedunia, pembicaraan mengenai kanker makin hot setelah penyakit ini mendera dua penceramah beken di Tanah Air.
Pekan lalu, Ustaz Arifin Ilham dikabarkan terbang ke Negeri Jiran untuk berobat di Rumah Sakit Gleneagles, Penang, Malaysia. Dia divonis menderita kanker stadium 4. Tidak lama berselang, awal pekan ini, kabar duka datang. Serangan kanker telah merenggut nyawa istri Ustaz Nur Maulana.
Di luar kasus yang menimpa dua tokoh tersebut, masih banyak kabar duka hal ihwal serangan kanker yang luput dari publikasi. Kanker menyerang dan membunuh kawan, keluarga kolega atau handai taulan.
Secara umum, kanker menduduki tiga besar penyakit paling mematikan. Organisasi kesehatan dunia atau World Health Organisation (WHO) mengestimasikan, tahun lalu dunia diserang 18,1 juta kasus baru kanker dan telah merenggut 9,6 juta nyawa penduduk bumi. Laporan sebelumnya menyatakan, 80% kematian akibat kanker terjadi di negara dunia ketiga dan berkembang.
Indonesia termasuk di antaranya. Kementerian Kesehatan mencatat, angka prevalensi kanker di Indonesia mencapai 1,4 dari 1.000 penduduk. Dengan kata lain, jumlah penderita kanker di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 360.000 orang.
Siapkah kita menghadapinya? Inilah salah satu pertanyaan besarnya jika melihat tingginya kematian akibat kanker.
Apalagi, fasilitas perawatan dan pengobatan kanker di dalam negeri relatif minim. Kini, jumlah rumah sakit khusus kanker tak lebih dari lima jari dan nyaris semuanya di Jawa. Dus, betapa mahalnya ongkos pengobatan bagi pengidap kanker dari Papua, misalnya.
Dari kacamata bisnis, bukankah tingginya angka prevalensi kanker memberi "peluang bisnis" yang menjanjikan? Idealnya begitu. Tapi, salah seorang kolega berkata, urusan regulasilah yang menghambat investasi di rumah sakit spesialis ini. Misalnya, Indonesia tak mengenal 100% rumah sakit khusus. Setiap rumah sakit harus menyediakan layanan umum non-kanker.
Belum lagi batasan-batasan lain penanaman modal di sektor ini. Mulai dari batasan kelas rumah sakit bagi pemodal asing, hingga pembatasan wilayah pelayanannya.
Pendek kata, berbagai aturan itu membuat investasi rumah sakit khusus tidak menarik dari sisi hitung-hitungan bisnis. Regulasi ini juga tidak melecut investasi teknologi baru bidang pengobatan.
Nah, berbagai hambatan inilah yang rasanya perlu dikaji kembali oleh para pemangku kesehatan di negara ini. Sudah saatnya penanganan kanker lebih serius lagi. Selain tingginya prevalensi, biaya penanganan kanker juga mahal. Berdasarkan laporan BPJS Kesehatan, tahun 2017 biaya pengobatan kanker mencapai sekitar Rp 2,1 triliun.
Dari sudut pandang ekonomi pula, betapa besar jumlah devisa bisa dihemat jika semua penderita kanker berobat dan dirawat di Indonesia. Mereka tak perlu terbang ke Penang jika negara ini memiliki fasilitas bagus lagi mumpuni di bidang pengobatan kanker.•
Barly Haliem Noe
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
