kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Jika PPKM dilonggarkan, epidemiolog: Pemerintah harus konsisten tingkatkan testing


Senin, 02 Agustus 2021 / 17:35 WIB
Jika PPKM dilonggarkan, epidemiolog: Pemerintah harus konsisten tingkatkan testing
ILUSTRASI. Tingkatan 3T: Petugas mengambil sampel saat tes usap (swab) di Jakarta. KONTAN/Baihaki


Reporter: Ratih Waseso | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan menentukan apakah PPKM level 4 akan diperpanjang atau dilonggarkan ke level 3 pada Senin (2/8) hari ini. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menuturkan jika diputuskan pelonggaran PPKM maka Pemerintah diminta berkomitmen dan konsisten dengan memperkuat 3T (tracing, testing dan treatment), peningkatan protokol kesehatan 5M dan percepatan vaksinasi.

"Solusi kembali ke pemerintah untuk komitmen dan konsistensi. Penemuan kasus itu bukan cela tapi sebuah kewajiban. 3T bukan hanya disampaikan tapi harus dilakukan," kata Dicky, Senin (2/8).

Konsistensi dan komitmen pemerintah dinilai sejauh ini belum maksimal dalam peningkatan 3T utamanya testing. Hanya ada beberapa wilayah yang stabil dalam peningkatan testing guna mengendalikan penyebaran kasus.

"Standarnya kan positivity rate yang harus di bawah 5% atau 2,5% paling tinggi dan ini belum. Kalau belum ya tingkatkan testing. Misal kalau kemarin kasus 50.000 besok setidaknya testing dilacak 500.000. Tapi itu yang tidak pernah terjadi. Itu secara pelaksanaan yang jadi masalah itu komitmen dan konsistensi yang minim," imbuhnya.

Baca Juga: UPDATE Corona Indonesia, Senin (2/8): Tambah 22.404 kasus baru, selalu pakai masker

Mengenai pelonggaran PPKM, Dicky menyebut pada dasarnya dilihat secara indikator belum memenuhi untuk dilakukan. Hal tersebut berkaca dari masih tingginya angka penambahan kasus bahkan angka kematian harian. 

Namun dengan kondisi saat ini, sektor ekonomi sosial dan politik juga sudah sangat berat.

"Saat ini sudah terlalu berat masalah di luar kesehatan, sehingga menjadi sangat kompleks situasinya sangat rumit. Sehingga bahwa akan ada pelonggaran misalnya ya tidak terhindarkan, dan ini akan memakan korban, jelas juga," ujarnya.

Melonjaknya tren kasus disebut menjadi konsekuensi bagi Indonesia, yang tergolong telat dari mengambil sikap di awal pandemi. Jika fokus saat ini hanya tertuju pada sektor kesehatan tentu akan sulit. Maka Dicky menyebut jika pelonggaran dilakukan testing dan tracing harus benar-benar konsisten ditingkatkan.

"Di tengah fakta bahwa fasilitas pelayanan kesehatan sebagian masih kolaps dan angka kematian sangat tinggi bahkan jauh lebih tinggi. Nah kita tidak bisa terfokus untuk itu, karena sektor ekonomi, sosial, politik sudah makin berat. Dan ini berat untuk masyarakat menengah ke bawah, juga minim dukungan ke masyarakat menengah ke bawah. Kesimpulannya secara indikator belum layak dilonggarkan, tapi secara faktual kondisi terkini sudah berat untuk terus diperketat," ungkapnya.

Selanjutnya: Dari 20% masyarakat yang belum divaksin, sebagian besar beralasan takut efek samping

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP) Negosiasi & Mediasi Penagihan yang Efektif Guna Menangani Kredit / Piutang Macet

[X]
×