kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Jelang MEA, pemerintah benahi sektor perikanan


Senin, 30 September 2013 / 18:54 WIB
Jelang MEA, pemerintah benahi sektor perikanan
ILUSTRASI. PT Indika Energy Tbk (INDY)


Reporter: Fahriyadi, Emma Ratna Fury | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 atau ASEAN Community, pemerintah terus berbenah memperbaiki semua hal agar bisa bersaing dengan negara ASEAN lain. Tak terkecuali di sektor perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo mengatakan Indonesia tidak khawatir menghadapi MEA 2015  terutama di sektor perikanan.

"Sesungguhnya negara lain membutuhkan Indonesia karena ekspor ikannya sehingga bisa mengikis keraguan soal kesiapan jelang MEA 2015," ujar Cicip di kantornya, Senin (30/9).

Kendati begitu, Cicip mengatakan, Indonesia tak boleh terlena dan tetap harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, sebab Food and Agriculture Organization (FAO) memperkirakan pada tahun 2015 nanti dunia bakal kekurangan suplai 20% ikan.

Menurut Cicip, salah satu persiapan yang mutlak dilakukan adalah soal sertifikasi dan standar mutu produk perikanan yang menjadi salah satu tuntutan dalam Perdagangan Internasional.

"Sertifikasi kesehatan produk perikanan ini penting dan hal yang biasa jika berbicara soal keamanan produk perikanan," ujarnya.

Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), Saut Hutagalung menambahkan, Indonesia memang harus fokus menyambut ASEAN Community ini. Menurutnya, ASEAN dengan penduduk sekitar 500 juta orang merupakan pasar yang besar.

Sebagai negara maritim dan Kepulauan terbesar di ASEAN, Saut mengatakan beberapa negara ASEAN lain membutuhkan bahan baku untuk industri perikanan mereka.

"Ini jadi tantangan buat kita, di satu sisi bagaimana kita bisa ekspor perikanan. Di sisi lain jangan sampai industri kita kekurangan. Kita akan prioritaskan industri domestik terlebih dulu," ujarnya.

Perbaikan industri perikanan dalam negeri, disebut Saut, sebagai langkah pertama agar Indonesia punya daya saing.

Selain itu, perbaikan industri juga dilakukan agar produk yang dihasilkan dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan sehingga dapat mencegah impor produk industri olahan ikan dari negara lain, salah satunya adalah memperkuat industri pengalengan ikan segar.

"Kita selama ini mengekspor ikan segar, udang, tuna, dan rumput laut ke ASEAN," ujarnya.

Ancaman sektor kelautan

Namun, Indonesia juga memiliki tantangan dalam mengembangkan sektor perikanan.

“Ancaman serius terhadap sektor kelautan diakibatkan terjadinya degradasi habitat laut dan pesisir, termasuk terjadinya penurunan produktivitas pada pemijahan ikan dan pembenihan,” kata  Sjarief Widjaja Sekretaris Jenderal KKP.
Salah satu yang menjadi masalah tentang ikan yaitu penangkapan berlebih atau over fishing. Hal tersebut dapat merugikan konsumen karena tiga perempat stok ikan dunia dipanen lebih cepat dibandingkan dengan reproduksi ikan.

Ancaman juga muncul dari degradasi dan limbah yang mengalir ke laut yang  bisa menghabiskan stok ikan pada tingkat sangat serius.

“Semua tindakan tersebut sangat merugikan Bio sistem laut. Untuk itu, kita harus bisa menghentikan tindakan ceroboh tersebut dengan menerapkan pengelolaan stok ikan yang benar,” kata Sjarief.

Dengan adanya KTT APEC 2013, kerja sama antar negara Asia Pasifik juga dapat memberikan dukungan yang berharga untuk mencapai World Trade Organization (WTO) dan prioritas APEC.

APEC juga dapat menjadi instrumen penting bagi peningkatan pemahaman tentang peran perikanan skala kecil, termasuk mengidentifikasi hambatan dan peluang untuk memfasilitasi pertumbuhan nelayan.

Prinsipnya, melalui APEC, bisa menjadi media efektif bagi peningkatan kapasitas nelayan termasuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan seperti manajemen bisnis, sosial-ekonomis dan pemasaran, pengolahan penanganan ikan dan konservasi.

“Selain itu, memperkuat organisasi perikanan skala kecil untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kebijakan pengembangan dan proses pengambilan keputusan,” tutur Sjarief.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×