kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45928,49   7,04   0.76%
  • EMAS1.325.000 -1,34%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Ini yang dibahas para menteri perdagangan G20 di Argentina


Kamis, 20 September 2018 / 12:39 WIB
Ini yang dibahas para menteri perdagangan G20 di Argentina
ILUSTRASI. Bendera Negara G20


Reporter: Tane Hadiyantono | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para menteri anggota G20 yang membidangi perdagangan dan investasi baru-baru ini menyelesaikan pertemuan di Mar del Plata, Argentina, pada Jumat lalu (14/9). Pada pertemuan tersebut, para menteri bertukar pikiran terkait upaya mengurangi ketegangan perdagangan global dan proteksionisme, yang dikhawatirkan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia. Salah satunya pada isu mata rantai global sektor pertanian.

Delegasi Indonesia dipimpin Staf Khusus Bidang Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Indonesia Lili Yan Ing menjelaskan, sejumlah poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut, pertama terkait upaya mendorong rantai nilai global (global value chains/GVCs) di sektor pertanian tanaman pangan (agro-food). 

Secara umum negara anggota G20 sepakat akan pentingnya peningkatan perdagangan produk pangan pertanian dalam GVCs untuk menjamin ketersediaan pangan dan meningkatkan keterlibatan petani, UMKM, dan perempuan dalam rantai tersebut.

Pada kesempatan ini, delegasi Indonesia mengemukakan pentingnya peran G20 dalam merumuskan kebijakan global terkait GVCs produk pangan pertanian, mengingat G20 merepresentasikan 80% perdagangan produk pertanian dunia. 

Indonesia juga menekankan pentingnya negara-negara G20 untuk tidak melakukan proteksionisme, penerapan standar berlebihan, dan pemberian subsidi besar- besaran terhadap produk pertanian yang akan berdampak pada distorsi pasar.

Negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) mengangkat isu ketidakseimbangan perdagangan saat ini yang disebabkan oleh subsidi bagi industri domestik (industrial subsidies), pemaksaan transfer teknologi yang dianggap melanggar Hak Kekayaan Intelektual dan subsidi oleh Badan Usaha Milik Negara, dan mengusulkan
WTO untuk fokus pada isu-isu tersebut.

Sedangkan negara berkembang seperti Brasil dan Afrika Selatan, mengemukakan pentingnya perlakukan khusus bagi negara berkembang untuk berkompetisi.

“Indonesia terbuka bagi diskusi perluasan mandat WTO sepanjang diperlukan untuk membuat fungsi WTO lebih baik lagi, dan selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Di saat yang sama, Indonesia juga mengingatkan bahwa masih terdapat pekerjaan rumah yang belum diselesaikan WTO, seperti subsidi di bidang pertanian (agricultural subsidies) dan pengaturan penangkapan ikan yang selama ini ilegal, tidak terdaftar, dan tidak diatur,” ujar Lili, sesuai rilis yang diterima Kontan.co.id, Kamis (20/9).

Pertemuan tingkat menteri ini menghasilkan kesepakatan bersama yang berisi pentingnya kesepahaman pentingnya mendorong GVCs produk pertanian, NIR untuk memperlancar perdagangan dan investasi serta meminimalisir dampak bagi UMKM, dan yang utama, penyelesaian permasalahan perdagangan global termasuk meningkatkan fungsi WTO.

Kedua, membahas New Industrial Revolution (NIR). Pada pembahasan NIR, Indonesia mendukung diskusi yang dilakukan G20 untuk memberikan komunitas global kemampuan beradaptasi dengan potensi disrupsi yang ditimbulkan oleh NIR, serta memaksimalkan NIR untuk kemajuan dan kesejahteraan dunia. Para Menteri G20 menggarisbawahi pentingnya pembahasan ini dan diharapkan dapat diteruskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya.

“Saat ini perdagangan tidak hanya meliputi perpindahan barang, jasa, dan modal, akan tetapi meliputi juga perpindahan “ide atau pemikiran”. Ke depannya talenta dan keterampilan semakin menjadi lebih penting dibandingkan faktor produksi lainnya,” kata Lili.

Ketiga, pembahasan utama pertemuan tersebut adalah memastikan G20 memberikan dukungan penuh pada sistem multilateral yang ada saat ini, yaitu organisasi perdagangan dunia (WTO).

G20 juga menekankan bahwa tindakan unilateralisme atau menerapkan kenaikan tarif secara sepihak dapat menurunkan perdangangan internasional dan pada akhirnya menghambat perekonomian dunia.

Mandeknya berbagai perundingan, ketidakseimbangan hasil negosiasi, dan belum selesainya pemilihan anggota Dewan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Appellate Body) menjadi permasalahan utama yang harus segera diselesaikan untuk menjamin agar sistem perdagangan global bisa terus berjalan. Para Menteri G20 juga sepakat untuk segera merevitalisati WTO agar dapat melaksanakan tiga fungsi utama yaitu perundingan, pengawasan, dan penanganan sengketa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP) Trik & Tips yang Aman Menggunakan Pihak Ketiga (Agency, Debt Collector & Advokat) dalam Penagihan Kredit / Piutang Macet

[X]
×