Reporter: Uji Agung Santosa | Editor: Uji Agung Santosa
TOKYO: Anggota parlemen Jepang dikabarkan telah mendukung gerakan dua warga Batang, Jawa Tengah di Jepang untuk menyampaikan penolakan dan menuntut pembatalan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) senilai US$4 miliar oleh konsorsium perusahaan Jepang.
Anggota Parlemen Jepang Mizuho Fukushima, yang juga merupakan Mantan Menteri Negara Urusan Konsumen dan Keamanan Pangan, Sosial, dan Kesetaraan Gender, menerima kunjungan Roidi dan Taryun, dua warga Batang dari desa Karanggeneng dan Ponowareng.
Kedatangan dua warga Batang itu ditemani Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Arif Fiyanto. Dalam siaran persnya, Greenpeace mengungkapkan dalam pertemuan tersebut Mizuho juga mendesak perwakilan dari Kementerian Keuangan dan The Japan Bank for International Cooperation (JBIC) untuk menemui perwakilan warga Batang.
“Mizuho menegaskan kepada JBIC dan Kementerian Keuangan bahwa Jepang harus mengacu pada prinsip-prinsip Hak Azazi Manusia [HAM] dan lingkungan dalam tiap investasinya. Selain itu dia juga bersikeras tidak ada batu bara yang bersih. Sebab itu investasi ini harus dihentikan, juga demi menjaga hubungan baik kedua negara,” ujar Arif Fiyanto, Jumat (12/09).
Pada kesempatan tersebut Director Press and External Affairs Division JBIC Hirofumi Oishi dan Deputy Director Power and Water Finance Department JBIC Kazunori Ogawa, menyatakan akan mempertimbangan suara masyarakat, Pemerintah Indonesia, dan perusahaan, sebelum memutuskan untuk meneruskan atau membatalkan rencana pendanaan bakal PLTU terbesar di Asia Tenggara tersebut.
Mizuho bukanlah anggota parlemen pertama yang menyayangkan keterlibatan Jepang dalam pembangunan PLTU di Batang. Sebelumnya Naoto Sakaguchi, Direktur Jenderal Departemen Internasional Partai Restorasi, juga mengaku terkejut atas apa yang terjadi di Batang.
Politisi dari partai oposisi ini kemudian berjanji akan memanggil JBIC, dan Menteri Luar Negeri dan Investasi Jepang terkait Batang. Menurutnya kejadian ini tak hanya merugikan rakyat Indonesia, tetapi juga akan merusak citra Jepang di mata internasional.
Menanggapi sikap kedua anggota parlemen negaranya, Hozue Hatae Juru Kampanye Pembangunan dan Iklim Friends of The Earth Jepang, yang juga menemani mengatakan, “Pemerintah dan JBIC harus mendengarkan suara petani dan nelayan yang akan terkena dampak langsung dari PLTU Batang, jangan sekadar mendengar dari sisi perusahaan saja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh anggota Parlemen Jepang dalam pertemuan dengan LSM, JBIC, dan masyarakat lokal, kami pun mendesak JBIC untuk segera menghentikan pendanaan bagi proyek ini.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
