Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Senior Emil Salim menyarankan agar Kementerian tak ikut pindah ke Ibu Kota Baru. Emil menambahkan bisa dilakukan opsi hanya Presiden, Wakil Presiden dan Sekretariat Negara yang ikut pindah ke Kalimantan Timur.
"Bisakah ada modifikasi? Maka Ibu Kota Negara adalah tempat Presiden dan Wakil Presiden, Sekretaris Negara dan sebagainya. Sedangkan, di Jakarta sebagai ibukota proklamasi dengan departemen lain tetap sini. Jadi ada ibu kota proklamasi dan ibu kota negara yang politis bisa tercapai," jelas Emil dalam Webinar Narasi Institute pada Jumat (16/4).
Dari catatan Emil, segi pembiayaan dibutuhkan sekitar Rp 466 triliun untuk pemindahan ibu kota negara (IKN) tersebut. Dimana pembiayaan diperoleh dari APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta swasta.
Dimana pemindahan IKN akan membuat seluruh instansi pemerintah diantaranya Istana Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Markas Besar TNI, Markas Besar Kepolisian, BPK dan seluruh Kementerian dan Kejaksaan Agung. Hanya ada beberapa lembaga yang tidak pindah seperti Bank Indonesia dan OJK.
Baca Juga: Jokowi minta masukan masyarakat terkait pembangunan istana negara di ibu kota baru
Adapun beberapa kantor yang akan pindah, Emil menjelaskan lazimnya akan ditempuh dengan tukar guling. Dimana kantor-kantor baru dibangun swasta sebagai ganti memperoleh kantor di Jakarta.
"Pertanyaan saya adalah Kementerian Luar Negeri adalah Gedung Pancasila jika kemudian tukar guling, maka swasta yang harus membangun Deplu di ibukota baru tentu akan tertarik untuk memanfaatkan komersialitas dari gedung itu. Departemen Keuangan itu monumen historisnya besar juga akan ditukar gulingkan. Kemudian beberapa kompleks-kompleks di Medan Merdeka juga, coba bayangkan swasta kuasai gedung itu," ungkapnya.
Maka dengan demikian, Emil berpendapat bahwa dengan adanya pemindahan Ibu Kota dapat menghilangkan nilai historis Jakarta sebagai bagian dalam pembentukan negara ini. Oleh karenanya, Emil menyebutkan Jakarta disarankan tetap sebagai ibu kota proklamasi.
"Cost terbesar adalah historical cost, mulai merumuskan undang-undang dasarnya di gedung proklamasi dan sebagainya semua ini hilang habis menjadi gedung komersial. History Jakarta hilang kalau ditukar gulingkan komersial. Bayangkan Departemen Keuangan jadi mall," ujarnya.
Melihat keputusan sudah diketok, maka Emil menyebut dapat diambil pilihan bahwa akan ada ibu kota negara baru dan juga tetap mempertahankan ibu kota proklamasi, untuk menjaga nilai sejarah dari gedung-gedung yang digunakan saat ini.
Selanjutnya: Pemindahan ibu kota menjadi upaya menggeser struktur perekonomian ke luar Jawa
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
