Reporter: Lidya Yuniartha, Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penggunaan bahan bakar alternatif biofuel menjadi pembahasan dalam debat kedua calon presiden yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2). Kedua capres mengamini kalau penggunaan bahan bakar nabati (BBN) bisa menjadi pengganti energi fosil dan mengurangi ketergantungan impor minyak.
Dalam penyampaian visi misinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah akan melanjutkan program kewajiban mencampur solar dengan bahan bakar nabati sebesar 20% atau biodiesel 20% (B20). Jokowi bilang program ini akan dilanjutkan hingga menggunakan biofuel sebesar 100%. "Pemakaian biodiesel, green fuel akan kita kerjakan. Sudah kita mulai dengan melakukan B20 dan akan kita teruskan di B100," ujar Jokowi. Namun, apakah rencana ini cukup realistis dan bisa segera dilakukan?
Wiko Saputra, Peneliti Kebijakan Ekonomi Auriga Nusantara menilai, perlu roadmap yang jelas untuk melakukan program tersebut. Dari sisi teknologi pengolahan, BPPT, ITB dan Pertamina memang sudah berhasil mengolah minyak sawit menjadi green diesel 100%, tapi belum untuk skala industri.
Meski secara teknologi tak ada masalah, namun Wiko menilai masih banyak mesin-mesin kendaraan bermotor, pembangkit listrik, alat berat, dan alutista yang belum siap menggunakan bahan bakar ini. "Butuh proses lama untuk menyesuaikan B100 dengan user," ujarnya kepada KONTAN, Selasa (19/2).
Berkaca dari kebijakan B20 yang sudah berjalan, banyak kendala teknis yang juga masih terjadi. Sehingga, kebijakan ini perlu diintegrasikan dengan kebijakan sektor lainnya. Belum lagi, masih ada masalah dari rantai pasokan minyak sawit. Selain itu, menurut Wiko, akan terjadi ekspansi masif lahan sawit untuk program B100, sehingga bisa mendorong percepatan kerusakan lingkungan.
Pemerintah sendiri yakin program ini bisa terealisasi lantaran Indonesia memiliki sumber daya yang memadai. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana mengatakan, perluasan B20 mampu menyerap biodiesel sebesar 6 juta kiloliter hingga 6,2 juta kiloliter tahun 2019. Artinya, bila B100 ingin diterapkan harus ada 30 juta kiloliter hingga 31 juta kiloliter minyak sawit yang dibutuhkan.
Kesiapan infrastruktur
Meski demikian, kesiapan infrastruktur oleh pengguna juga harus menjadi perhatian. Wiko menambahkan, pengguna harus menyesuaikan spesifikasi mesinnya dengan B100. Nah, ini butuh investasi besar. Selain itu, infrastruktur kilang Pertamina juga harus siap. Pasalnya, masih banyak kendala teknis di lapangan dalam penyaluran B20, seperti teknis logistik mulai dari kilang, blending, sampai transportasi.
Menurut dia, keberhasilan B20 sebenarnya dipengaruhi oleh subsidi pemerintah lewat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Rata-rata subsidinya hingga Rp 10 triliun. "Jadi, kalau mau mendorong B100, besaran subsidi bisa lima kali lipat dibandingkan sekarang, siapkah pemerintah?" kata dia.
Proses transisi oleh pengguna membutuhkan waktu cukup panjang dan biaya yang tak sedikit. Ia mencontohkan, transisi dari B5 ke B20 membutuhkan waktu delapan tahun. "Maka perlu roadmap yang jelas dan terintegrasi dengan kebijakan di sektor lainnya. Roadmap ini harus benar-benar komitmen untuk dijalankan sesuai tahapan-tahapannya," imbuhnya.
Isu lingkungan
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum III Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bidang Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan Togar Sitanggang optimistis B100 bisa diwujudkan. Hal ini dikarenakan produksi CPO Indonesia masih berpotensi ditingkatkan, mengingat lahan sawit yang masih luas.
Mengacu pada lahan yang tercantum pada laporan Direktorat Jenderal Perkebunan yang sebesar 14 juta hektare, Togar menerangkan Indonesia bisa memproduksi CPO hingga sebesar 56 juta ton.
"B100 hanya membutuhkan CPO sekitar 30 juta ton. Dari dalam negeri untuk pangan sekitar 10 juta ton, jadi masih ada sisa 10 juta ton untuk ekspor," terang Togar. Efeknya adalah ekspor non migas akan tertekan. Pasalnya, selama ini ekspor CPO adalah andalan Indonesia.
Berdasarkan data GAPKI, produksi CPO tahun 2018 sudah mencapai 47,4 juta ton, untuk ekspor sebesar 34,7 juta ton dan konsumsi domestik sebesar 13,49 juta ton.
Tak sepakat dengan Togar, menurut Wiko, dengan kebutuhan biodiesel sekitar 30 juta hingga 32,64 juta ton CPO, 70% produksi CPO akan masuk ke industri biodiesel jika kebijakan B100 ini diterapkan. Dus, mau tak mau perusahaan sawit harus menambah lahan produksi.
Ada dua cara untuk menaikkan produksi, yaitu menambah lahan atau intensifikasi. Hitungan dia, dengan produksi 32,64 juta ton CPO maka dibutuhkan lahan sawit seluas 11,6 juta hektare. "Saya perkirakan untuk memenuhi kebutuhan CPO untuk industri B100, perusahaan akan meminta tambahan sekitar 5 juta hektare. Pertanyaannya: dimana lahan seluas itu tersedia?" ujarnya.
Lahan yang mungkin masih tersedia ada di Papua. Hal ini bisa jadi masalah tambahan karena perluasan lahan sawit berpotensi memangkas kawasan penyangga hutan tropis. Dampaknya, bisa mendorong peningkatan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim.
Jadi, niat untuk mengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan lewat biodiesel justru berpotensi menjadi pemicu emisi. Makanya, sebelum masuk ke B100, pemerintah dinilai harus membenahi dahulu soal tata kelola perkebunan sawit yang amburadul.
Contohnya adalah dengan memastikan produktivitas lahan sawit cukup bagus untuk intensifikasi, sehingga tidak perlu menambah lahan. Apalagi, berdasarkan data Auriga, dari 16,8 juta hektare lahan sawit yang sudah ditanam, seluas 3,4 juta hektare berada di kawasan hutan.
