kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45931,36   3,72   0.40%
  • EMAS1.320.000 -0,38%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Amdal Tangguh beres, tapi dana TBS belum kelar


Senin, 04 Agustus 2014 / 10:13 WIB
Amdal Tangguh beres, tapi dana TBS belum kelar
ILUSTRASI. Produsen Vivere, PT Gema Graha Sarana Tbk


Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Kementerian Lingkungan Hidup telah menyetujui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG milik BP. Selain itu, proyek ini juga telah mendapatkan Izin Lingkungan (IL). Namun, soal pendanaan dengan skema Trustee Borrowing Scheme (TBS) di Train 3 Tangguh kini belum kelar.

BP Regional President Asia Pacific Christina Verchere bilang, persetujuan Amdal ini merupakan syarat agar kegiatan proyek di lokasi Tangguh bisa dimulai. Menurut dia hal ini merupakan pencapaian yang sangat penting bagi proyek Tangguh.

Ia mengklaim, LNG Tangguh merupakan fasilitas gas alam cair (LNG) terbesar ketiga di Indonesia dan merupakan kegiatan operasi LNG pertama yang memadukan kegiatan hulu dan hilir. "Maka dari itu, saya berharap, selanjutnya dapat segera menerima persetujuan penting lainnya sehingga proyek ini bisa segera berjalan," katanya di pernyataan tertulis, Sabtu (2/8).

Dia menyatakan, rencana penambahan kilang LNG ketiga (Train 3) pada kegiatan operasional yang sudah ada akan meningkatkan total kapasitas produksi menjadi 11,4 juta ton per tahun. Sebelumnya, kegiatan operasional yang sudah ada mencakup dua kilang pemrosesan LNG Train 1 dan 2 dengan kapasitas produksi 7,6 juta ton per tahun (mtpa).

"Proyek pengembangan senilai US$ 12 miliar ini akan memberi nilai tambah yang cukup besar bagi pemerintah Indonesia dan akan membantu memenuhi kebutuhan energi di Indonesia," klaimnya.

Kepala Bagian Humas Satuan Kerja Khusus Minyak Bumi dan Gas (SKK Migas) Handoyo Budi Santoso menjelaskan, skema pembiayaan TBS sampai saat ini masih dalam pengkajian dan pembahasan antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan SKK Migas, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. "Tetapi, kalau skema TBS ini, kan, bukan masalah perizinan. Ini berkaitan dengan pembiayaan, jadi masih kita bahas dengan kementerian terkait," ungkapnya kepada KONTAN, Minggu (3/8).

Namun, ia belum bisa memperkirakan kapan pembahasan skema TBS ini bisa rampung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×