Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Kementerian Energi dan sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan harus ada keputusan politik yang diambil sebelum 2017 untuk menjaga iklim investasi di sektor pertambangan terkait izin ekspor mineral olahan.
Rencananya hal itu akan dijelaskan dalam revisi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang ditargetkan selesai tahun ini.
Menteri ESDM, Sudirman Said berharap, UU Minerba yang baru akan memberi kepastian terkait sikap yang harus diambil oleh pemerintah.
Namun, apabila revisi UU Minerba tersebut tidak bisa selesai tahun ini, dia menegaskan tetap harus ada keputusan politik untuk menyikapi batas waktu ekspor mineral olahan tersebut.
"Mudah-mudahan revisi undang-undang selesai pada waktunya. Sebelum 2017 harus sudah ada keputusan politik," katanya usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi VII DPR, Selasa (26/7).
Namun, Sudirman tidak menjelaskan lebih jauh keputusan politik apa yang bisa diambil. Yang jelas, perlu ada kepastian usaha bagi industri agar iklim investasi tetap terjaga.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengungkapkan pihaknya sebagai pemegang inisiatif revisi UU Minerba masih membahas naskah akademiknya. Menurutnya, revisi tersebut bisa selesai tahun ini apabila naskahnya sudah diparipurnakan bulan depan.
Terlepas dari itu, Satya Justru menilai pemerintah telah melanggar UU Minerba sejak membolehkan konsentrat diekspor. Menurutnya, jika alasannya adalah pendapatan negara, pemerintah bisa saja mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (perppu).
"Perppu itu kan bisa mengandung unsur emergency-nya," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
