Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bulan ini akan menetapkan dua kementerian baru yakni Kementerian Investasi dan kementerian yang merupakan gabungan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)
Namun rencana ini dipastikan tidak akan membuat belanja negara membengkak. Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatawarta mengatakan, meskipun akan ada dua kementerian baru, tapi postur belanja negara tahun ini tiga akan berubah yakni tetap sebesar Rp 2.750 triliun.
“Namun, di detail belanja Kementerian/Lembaga (K/L) akan ada pergeseran karena programnya akan pindah,” kata Isa kepada Kontan.co.id, Jumat (16/4). Adapun belanja K/L dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp 1.032 triliun.
Dari angka tesebut untuk pagu anggaran Kemendikbud 2021 tercatat sebesar Rp 81,5 triliun. Kemudian, alokasi belanja Kemenristek senilai Rp 2,69 triliun.
Terakhir, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang akan diubah jadi Kementerian Investasi, tahun ini mendapatkan anggaran belanja sekitar RP 600 miliar.
Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan meski tidak mengubah tatanan belanja negara, tapi dua kementerian baru itu belum akan efektif melakukan tugasnya di tahun ini. Sebab, butuh waktu untuk menjalankan realokasi anggaran dan reorganisasi dari bentuk K/L lama.
Baca Juga: Kabar reshuffle Kabinet menghangat, begini komentar KSP
“Baur nanti APBN 2022 anggarannya akan tambah gendut. Kemendikbut dan Kemenristek digabung tidak akan merampingkan anggaran, karena struktur dan program kan bertambah. Sementara BKPM yang naik kelas jadi Kementerian Investasi karena jadi kementerian kewenangannya bertambah maka biasanya belanjanya juga,” kata Tauhid kepada Kontan.co.id, Minggu (18/4).
Tauhid berpesan, kelak meskipun jadi tambahan beban APBN, dua kementerian tersebut dapat bekerja optimal. Khususnya dalam hal ekonomi, Kementerian Investasi perlu benar-benar mampu mengeksekusi investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan lagi sebatas mengatur iklim berusaha.
Meskipun, pemerintah belum membeberkan tugas dan wewenang Kementerian Investasi, Tauhid berharap eksekusi kebijakan investasi bisa langsung dilaksanakan tanpa persetujuan berbelit dengan K/L lainnya.
Tauhid berharap Kementerian Investasi dapat menambah realisasi investasi ke depan. Menurutnya target nilai investasi sebesar Rp 900 triliun di tahun ini perlu ditambah.
Lebih detailnya, target investasi dari Kementerian Bappenas perlu direvisi. “Kalau (targetnya) naik tidak sampai dua kali lipat jadi ya sama saja apa bedanya dibuat sampai jadi kementerian,” ujar Tauhid.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
