kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Utang aman, review belanja dilakukan


Kamis, 19 April 2018 / 13:05 WIB
Utang aman, review belanja dilakukan
ILUSTRASI. Uang rupiah


Reporter: Titis Nurdiana | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Tren kenaikan utang terjadi di banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Catatan Kementerian Keuangan, hingga Maret 2018, total utang pemerintah Indonesia bertambah Rp 148,2 triliun. Dengan tambahan utang tersebut total kopral uang Indonesia menjadi Rp 41,069 triliun.

Director Fiscal Affairs Departement IMF Vitor Gaspar mengatakan, Indonesia harus mempunyai jangka panjang rencana fiskalnya, termasuk utang.

“Indonesia sudah sesuai arah dalam melakukan kebijakan fiskalnya saat ini. Yang harus dilakukan adalah meningkatkan pendapatan, salah satunya dari pajak,” ujar Gaspar kepada Kontan.co.id, di sela-sela Spring Meeting 2018, Rabu (18/4).

Menurutnya, rasio pajak (tax ratio) di Indonesia saat ini masih sangat rendah. Masih ada ruang bagi Indonesia untuk meningkatkan rasio pajak. Terkait dengan utang, hingga saat ini, Indonesia masih terkendali. Secara terkendali, Indonesia masih bisa memanfaatkan ruang untuk pengelolaan moneternya di jangka panjang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam kesempatan yang berbeda, mengatakan, dalam mengelola anggaran negara, pemerintah berpegangan dengan Undang Undang Keuangan Negara, termasuk soal utang, “Secara eksplisit sudah diatur bahwa utang tidak boleh lebih dari 60% terhadap PDB,” ujar Sri Mulyani.

Saat ini, kata Sri Mulyani, utang Indonesia masih aman. Rasio utang pemerintah saat ini di kisaran 29,24% dari PDB. Masih ada ruang fiscal yang bisa dimanfaatkan dengan menggunakan instrumen keuangan yang lebih banyak. “Ini juga sekaligus untuk mengembangkan pendalaman sektor keuangan,” ujar Ani, panggilan karib Menkeu.

Dalam kebijakan fiskal ke depan, pemerintah mulai melakukan antisipasi atas kemungkinan disrupsi sebagai akibat peran dominan ekonomi digital, perkembangan teknologi, efek perang dagang hingga meningkatkan produktivitas.

Menurut Menkeu, pemerintah terus melakukan review atas kebijakan belanja. “Review yang kami lakukan agar mampu menyelesaikan dan memberikan solusi masalah tersebut (disrupsi, ekonomi digital, dst),” ujar Ani.

Misal, anggaran pendidikan yang sangat besar diharapkan bisa memberi kontribusi terhadap sistem pendidikan. Yang juga penting adalah transfer Pemda.

Transfer Pemda saat ini cukup besar yakni mencapai sepertiga belanja negara. “Saat ini, pemerintah memberikan kerangka agar Pemda bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam rencana fiskal menengah, Pemerintah akan mendorong peran daerah agar berkontribusi lebih banyak ke masyarakatnya,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×