kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

UN dihapus? Menteri Nadiem beri klarifikasi seperti ini


Jumat, 13 Desember 2019 / 09:11 WIB
UN dihapus? Menteri Nadiem beri klarifikasi seperti ini
ILUSTRASI. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Rapat kerja tersebut membahas sistem zonasi dan Ujian Nasional (UN) tahun 2020, serta persiapan pelaksana


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengklarifikasi sejumlah pemberitaan yang menyebut dirinya mewacanakan menghapus Ujian Nasional ( UN) pada tahun 2021 mendatang.

Ia menegaskan, kata yang lebih tepat bukanlah menghapus UN, melainkan mengganti UN dengan sistem penilaian baru. "Beberapa hal agar tidak ada mispersepsi, UN itu tidak dihapuskan. Mohon maaf, kata dihapus itu hanya headline di media agar diklik, karena itu yang paling laku. Jadinya, UN itu diganti jadi asesmen kompetensi," kata Nadiem dalam rapat bersama Komisi X DPR di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Baca Juga: Pemerintah hapus UN digantikan oleh assessment kompetensi

Selain dengan asesmen kompetensi, UN juga akan diganti dengan survei karakter. Menurut Nadiem, kedua penilaian itu merupakan penyederhanaan dari UN. Ia pun menegaskan sekali lagi bahwa bahasa yang tepat bukanlah menghapus UN, melainkan mengganti sistem UN.

"Yang dihapus itu adalah format seperti yang sekarang. Yang dihapus itu adalah format per mata pelajaran mengikuti kelengkapan silabus daripada kurikulum," papar dia.

"Diganti, tapi dengan asesmen kompetensi minimum, yaitu hampir mirip-mirip seperti PISA, yaitu literasi, numerasi, plus ada satu survei karakter," sambung Nadiem.

Baca Juga: Anggaran pendidikan jumbo tapi skor PISA justru melorot, kenapa?

Mengenai asesmen kompetensi minimum dan survei karakter itu, Nadiem telah menjelaskannya dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI. Terdapat tiga alasan mengapa UN perlu diganti dengan kedua pola penilaian tersebut. UN dinilai terlalu fokus kepada kemampuan menghapal dan membebani siswa, orang tua serta guru.

Selain itu, UN juga dinilai tidak menyentuh kemampuan pengembangan kognitif dan karakter siswa. "Untuk menilai aspek kognitif pun belum mantap. Karena bukan kognitif yang dites. Tapi aspek memori. Memori dan kognitif adalah dua hal yang berbeda," kata Nadiem di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Baca Juga: Jusuf Kalla: Kalau tak ada UN, lulus sekolah pakai rumus dongkrakan

"Bahkan tidak menyentuh karakter, values dari anak tersebut yang saya bilang bahkan sama penting atau lebih penting dari kemampuan kognitif," lanjut dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Klarifikasi Nadiem Makarim: UN Tidak Dihapus, Hanya Diganti..."
Penulis : Tsarina Maharani
Editor : Fabian Januarius Kuwado

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×