kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

UMKM tuntut keadilan Perppu 1/2017


Rabu, 14 Juni 2017 / 20:05 WIB
UMKM tuntut keadilan Perppu 1/2017


Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Dupla Kartini

JAKARTA. Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) berupaya mencegah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengakses data nasabah industri keuangan secara otomatis.

Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) akan mengajukan judicial review jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan disahkan DPR menjadi Undang-undang.

“Sudah siap (ajukan judicial review). Utamanya teman-teman di Jawa Tengah, di mana banyak pengusaha UMKM,” kata Ketua Akumindo M Ikhsan Ingratubun di Jakarta, Rabu (14/6).

Ia menjelaskan, Perppu ini bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, lantaran ada perbedaan batas minimum saldo yang wajib dilaporkan oleh lembaga keuangan kepada Ditjen Pajak antara nasabah warga negara RI dengan nasabah asing.

Pasal tersebut berbunyi, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. “Indonesia dikenakan Rp 1 miliar tapi asing dikenakan Rp 3,38 miliar. Ini artinya tidak ada kesetaraan,” kata Ikhsan.

Seharusnya, menurut Ikhsan, tidak boleh ada perbedaan antara nasabah warga negara Indonesia dengan nasabah asing, sehingga pemerintah harus menyesuaikan aturan ini dengan standar yang digunakan OECD yaitu minimum saldo sebesar US$ 250.000 atau Rp 3,38 miliar demi keadilan dan kepastian hukum.

“Pemerintah Indonesia seharusnya cari wajib pajaknya di luar. Tujuannya ke luar, bukan disasar di dalam negeri. Perppu ini tetap bermasalah,” katanya.

Sementara, Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, tidak perlu ada kekhawatiran soal batas minimum saldo, di kalangan mana pun khususnya UMKM. Ia menekankan, rekening yang dilaporkan bukan merupakan obyek pajak baru melainkan hanya sebagai basis data nantinya. “Bukan kemudian saldonya dipajaki. Tidak demikian,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sesungguhnya menetapkan bahwa dari sisi Common Reporting Standard (CRS), seluruh akun rekening berapa pun nilai saldonya harus dilaporkan secara otomatis baik pribadi atau perusahan.

Ia meminta pengusaha kecil tak perlu takut, karena kebijakan ini bukan untuk membidik pajak dari UMKM. Ia menegaskan, UMKM akan tetap mendapat fasilitas pajak final sebesar 1% dari omzet. "Jadi pemerintah terus akan jaga UMKM agar mereka dapat perlakuan adil dan tidak terbebani. Ini penekanan dari sisi asas keadilan. Kami harap UMKM mulai tertib juga dalam melaporkan perpajakannya," ujar Sri Mulyani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×