Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian mulai membuat penilaian. Salah satunya soal anggaran di tubuh Korps Bhayangkara yang ia nilai kurang sehat.
Pasalnya, sebagian besar anggaran Polri dialokasikan untuk belanja pegawai. Ke depan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini berjanji akan melakukan terobosan mereformasi anggaran sehingga ikut mendukung peningkatan ekonomi.
Menurut Tito, belum optimalnya alokasi anggaran Polri membuat kinerja organisasi Polri tidak ideal. Saat ini belanja pegawai mendominasi sebesar 62%, sedangkan belanja barang 28%, dan belanja modal 10%. "Perlu juga perbaikan di pendidikan dan birokrasi, sektor anggaran agar organisasi polri lebih sehat," kata Tito, akhir pekan lalu.
Dia mengatakan, untuk mengatasi persoalan ini pihaknya akan melanjutkan upaya zero growth dalam rekrutmen pegawai. Selanjutnya, dia akan berupaya meningkatkan porsi belanja barang menjadi 40% serta menaikkan tunjangan kinerja bagi anggota Polri. "Kalau ruang fiskal memungkinan, kami yakin tunjangan kinerja yang selama ini 57% bisa menjadi 100% pada 2019," kata Tito.
Dalam rencana kerja pemerintah 2017, total pagu indikatif Kepolisian RI mencapai Rp 72,6 triliun. Belanja pegawai instansi ini mencapai Rp 43,25 triliun atau 59,6% dari total pagu Indikatif. Sementara sisanya, belanja barang operasional mencapai Rp 6,2 triliun dan belanja non operasional sebanyak 23,1 triliun.
Bambang Soesatyo, Ketua Komisi III DPR RI mengatakan, tugas berat menanti Tito Karnavian apabila nantinya ditetapkan sebagai Kapolri sebagaiman usulan dari Presiden Joko Widodo. Misalnya, memperbaiki citra Polri sebagai instansi terkorup. Hingga saat ini Polri belum bisa memperbaiki citra buruk tersebut. "Reformasi internal perlu dilakukan, mulai dari rekrutmen hingga pemberian reward and punishment," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
