Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Yudho Winarto
WASHINGTON. Kementerian Luar Negeri melakukan kunjungan bilateral ke Amerika Serikat (AS). Lawatan bilateral ini sebagai kunjungan balasan pasca Wakil Presiden AS ke Indonesia beberapa waktu lalu. Di Washington, Kemenlu RI melangsungkan rapat dengan Kemenlu AS.
"Kemitraan strategis Indonesia-AS akan terus memperluas dan memperdalam hubungan bilateral, yang tidak saja memberikan manfaat bagi kedua rakyat, namun juga dapat memberikan kontribusi untuk mempertahankan stabilitas, keamanan dan peningkatan kesejahteraan di Kawasan dan dunia", tutur Menlu RI, Retno Marsudi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/6) malam.
Dalam Pertemuan, kedua Menlu itu sepakat untuk mengoptimalkan mekanisme dialok di berbagai area kerja sama. Sebagai payung kerja sama strategik, mekanisme dialog pada tingkat Menlu diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan dan memajukan implementasi dari kerja sama strategik kedua negara.
Dalam bidang ekonomi, Menlu Retno dan Menlu AS, Tillerson membahas penguatan mekanisme keja sama ekonomi kedua negara. Diharapkan penguatan mekanisme kerja sama tidak saja meningkatkan nilai perdagangan dan investasi kedua negara, namun juga mendorong kerja sama ekonomi yang seimbang.
Dalam kaitan, kedua Menlu sepakat untuk segera merevitalisasi mekanisme Indonesia-US Trade Investment Framework Arrangement (TIFA), yang akan memulai pertemuan pada bulan Juni 2017.
"TIFA tidak saja diharapkan untuk segera mendorong pertumbuhan perdagangan dan investasi, namun juga dapat mengindentifikasi langkah yang dibutuhkan kedepan untuk meningkatkan interaksi kerja sama ekonomi kedua negara," kata Retno.
Situasi dan perkembangan di kawasan, khususnya situasi di semenanjung Korea mendapat perhatian besar dalam pertemuan kedua Menlu. Dalam hal ini, Retno menekankan bahwa konflik terbuka tidak akan menguntungkan siapapun dan hanya akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang dirasakan manfaatnya selama ini oleh rakyat negara di kawasan Asia dan Pasifik.Retno menegaskan agar semua langkah harus diambil secara terukur agar tidak menganggu keamanan, perdamaian dan stabilitas kawasan.
