kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45924,84   -10,68   -1.14%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Sri Mulyani dorong kesetaraan gender di sektor ekonomi


Rabu, 24 April 2019 / 18:54 WIB
Sri Mulyani dorong kesetaraan gender di sektor ekonomi


Reporter: Benedicta Prima | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berdekatan dengan peringatan Hari Kartini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti disparitas gender di Indonesia yang masih buruk. Menurutnya, negara perlu mendorong keterlibatan perempuan dalam sektor perekonomian.

"Untuk Indonesia, tema disparitas gender sangat kritis. Maka kami sangat senang SDGs mendukung isu kesetaraan gender," jelas Sri Mulyani dalam acara ABAC's Women Luncheon dengan tema Pushing Growth of Woman-LED Social Enterprise di Hotel Shangrila, Rabu (24/4).

Sri Mulyani mengatakan, berdasarkan penelitian yang dibuat oleh McKinsey, kesetaraan gender mampu menciptakan PDB mencapai US$ 12 triliun untuk ekonomi global. Angka tersebut setara 16,5% daro keseluruhan total PDB dunia. "Angka tersebut setara PDB total Jerman, Jepang dan Inggris," imbuh Sri Mulyani.

Sedangkan ketidaksetaraan gender justru membuat peluang biaya mencapai US$ 4,5 triliun per tahun. Di lihat dari sisi pendapatan, ketidaksetaraan gender ini membuat perbedaan gaji yang diterima oleh laki-laki dan perempuan. Sri Mulyani menjelaskan, gaji perempuan lebih rendah 23% ketimbang laki-laki.

Untuk itu, agenda kesetaraan gender perlu menjadi prioritas. Sebab kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya menciptakan ekonomi yang inklusif, tapi juga menciptakan PDB yang potensial. Sedangkan, jelas Sri, perlu sekitar 108 tahun untuk 106 negara menutup gap ketidaksetaraan gender.

"Untuk pembuat kebijakan, kita perlu membuat kebijakan yang sensitif terhadap kebutuhan perempuan terutama generasi muda yang baru saja menjalani karir-nya. Contohnya cuti hamil atau cuti bagi ayah yang mengurus bayi," jelas Sri Mulyani.

Menurutnya sistem ini sudah diperkenalkan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemkeu). Pihaknya memfasilitasi cuti ayah, hal ini setidaknya membuat level berkeadilan. Sehingga akan menekan angka ibu keluar dari pekerjaan hanya untuk mengurus bayi. "ini perlu menjadi role model," jelas dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×