kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45935,51   7,16   0.77%
  • EMAS1.335.000 1,06%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Soal integrasi urus desa, Menko PMK Muhadjir bilang ada 12 K/L masih jalan sendiri


Kamis, 24 September 2020 / 17:04 WIB
Soal integrasi urus desa, Menko PMK Muhadjir bilang ada 12 K/L masih jalan sendiri
ILUSTRASI. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.


Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan ada 12 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang saat ini melakukan program di desa.

Oleh karena itu nantinya program yang saat ini berjalan masing-masing tersebut akan diintegrasikan. Sehingga target percepatan peningkatan ekonomi desa dapat segera tercapai. "Tenaga pendamping dan penyuluh yang berasal dari kurang lebih 12 K/L yang belum bersinergi secara optimal di desa," ujar Muhadjir usai rapat terbatas, Kamis (24/9).

Mihadjir menjelaskan saat ini bila berjalan masing-masing, tenaga pendamping tersebut masih kurang. Hal itu disampaikan Muhadjir melihat jumlah tenaga pendamping dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang baru 36.384 orang padaha total desa mencapai 74.953 desa.

Hal tersebut diyakini akan teratasi bila adanya integrasi antar kementerian termasuk dalam tenaga penyuluhnya. Muhadjir menyampaikan total tenaga penyuluh dari seluruh K/L di desa sebanyak 306.267 orang. "Seandainya tenaga pendamping yang jumlahnya 306 ribu itu disinergikan maka sebetulnya kekurangan seperti ini ini bisa ditutupi dan bahkan bisa saling menutupi," terang Muhadjir.

Baca Juga: Tingkatkan ekonomi desa, pemerintah genjot registrasi BUMDes

Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta agar program peningkatan ekonomi desa dilakukan secara terintegrasi. Terdapat sejumlah program yang dilaksanakan dalam peningkatan ekonomi desa.

"Saya minta semua kementerian jangan membuat program sendiri-sendiri yang lepas-lepas, tidak terintegrasi, tidak terpadu, sehingga outcame, hasilnya tidak terlihat. Ini harus terintegrasi betul," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui video conference di Istana Merdeka, Kamis (24/9).

Jokowi mencontohkan selain dana desa yang menjadi program di bawah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ada pula program lain yang dapat dimanfaatkan. Ada pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UMKM.

Selain itu, infrastruktur desa juga harus menjadi perhatian. Oleh karena itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan juga berperan dalam peningkatan ekonomi desa. Kementerian Sosial juga bertanggung jawab atas penanganan masyarakat tidak mampu di desa. Oleh karena itu bantuan sosial yang disalurkan harus tepat sasaran.

Selanjutnya: Jokowi jadikan pandemi Covid-19 momentum transformasi ekonomi desa

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×