kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45923,49   -7,86   -0.84%
  • EMAS1.319.000 -0,08%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Sejumlah fraksi di DPR kritik sejumlah poin di APBN 2020


Senin, 23 September 2019 / 18:30 WIB
Sejumlah fraksi di DPR kritik sejumlah poin di APBN 2020
Rapat kerja Banggar DPR RI dengan pemerintah dan BI


Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Seluruh fraksi dalam Badan Anggaran DPR RI menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020.

Jika tak ada aral melintang, naskah anggaran negara tersebut akan disahkan menjadi UU APBN 2020 pada Sidang Paripurna, besok, Selasa (24/9).

Meski begitu, masih terdapat sejumlah kritik dan catatan dari masing-masing fraksi terhadap hasil penyusunan APBN 2020. Mulai dari persoalan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, belanja subsidi energi yang mengecil, hingga prospek penerimaan pajak yang mengkhawatirkan.

Baca Juga: Seluruh fraksi sepakati RUU APBN 2020 untuk disahkan

Anggota Banggar perwakilan fraksi PDI Perjuangan Esti Wijayati, misalnya, mengkritisi keputusan pemerintah menurunkan anggaran subsidi energi sebesar Rp 12,6 triliun dari jumlah sebelumnya dalam RAPBN 2020.

“Turunnya pos belanja subsidi energi ini menjadi keresahan, terutama bagi masyarakat kalangan menengah dan bawah. Pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada publik bagaimana keputusan ini akhirnya diambil,” tutur Esti.

Adapun hampir seluruh fraksi mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 5,3% di tahun depan. Perwakilan fraksi Gerindra Sri Meliyana menilai, target pertumbuhan tersebut tidak realistis di tengah tekanan ekonomi global yang terjadi saat ini.

“Bank Dunia juga memprediksi pertumbuhan Indonesia di 2020 hanya 4,9% dengan risiko terkoreksi lebih rendah jika kondisi ekonomi global lebih buruk dari perkiraan,” tutur Sri.

Senada, perwakilan fraksi PAN Sungkono memandang, pertumbuhan ekonomi pada level 5,3% cukup menantang untuk dicapai oleh pemerintah di tahun depan.

Baca Juga: Mandalika peroleh suntikan Rp 1,9 triliun di APBN 2020

Pasalnya, selama periode 2015-2018, pemerintah belum pernah berhasil memenuhi target asumsi pertumbuhan ekonomi dalam UU APBN setiap tahunnya.

“Pertumbuhan investasi harus ditingkatkan karena merupakan motor utama penggerak ekonomi riil. Investasi harus bisa tumbuh dobel digit agar pertumbuhan ekonomi bisa optimal,” ujar Sungkono.




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×