kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Sandiaga Uno soal BPJS: Seperti mobil Mercy S Class tapi dikasih bensin minyak tanah


Rabu, 03 Oktober 2018 / 17:47 WIB
Sandiaga Uno soal BPJS: Seperti mobil Mercy S Class tapi dikasih bensin minyak tanah
ILUSTRASI. Sandiaga Uno berkunjung ke Redaksi KONTAN


Reporter: Azis Husaini | Editor: Azis Husaini

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno sangat menyayangkan pengelolaan BPJS Kesehatan saat ini yang membuat rumah sakit kesusahan. Bahkan BPJS Kesehatan untuk membayar ke rumah sakit harus meminta dana talangan dari pemerintah sebesar Rp 4,9 triliun tahun ini. 

Sandiaga mengatakan ada beberapa rumah sakit sudah mengeluah, termasuk rumah sakit Muhammadiyah di Jawat Tengah yang uangnya belum dibayar Rp 320 miliar dan rumah sakit di Jawa Timur sebesar Rp 120 miliar. "Waktu saya masih di Jakarta, rumah sakit di Jakarta juga banyak belum dibayar. Tidak bisa bayar obat dan cash flow mereka terganggu. Direksi rumah sakit pada protes ke saya," ungkap dia saat mengunjungi Redaksi KONTAN, Selasa (2/10).

Dia menjelaskan saat itu bahwa Pemprov DKI tidak bisa menalangi uang dari BPJS Kesehatan yang belum dibayar ke rumahsakit, sebab tidak ada di dalam penganggaran yang sudah diteuk DPRD DKI Jakarta. "Kalau saya kasih bisa pidana. Akhirnya saya minta ke Bank DKI untuk membayar utang BPJS Kesehatan," imbuh dia.

Dia melihat bahwa pengelolaan BPJS saat ini tidak benar. "BPJS itu seperti mobil Mercedes Benz S-Class tetapi dikasih bensinnya minyak tanah, dan sopirnya sih punya klasifikasi tetapi gak punya google map yang bener dan akhirnya dia bingungnya," ungkap dia.

Sandiaga berjanji, bila nanti terpilih maka BPJS Kesehatan akan terus dikelola dengan baik. "Taruh akturia, pilih siapa saja yang berhak. Jadi tidak semua dapat. Mohon maaf sekarang kan yang mampu juga bisa memakai BPJS Kesehatan, akhirnya ya begini," ujar dia.

Selain itu juga, data-data soal penerima BPJS Kesehatan harus dibuat dengan benar dan valid. Sebab, kita tahu sekarang antara data dari Kementerian Kesehatan dengan BPJS Kesehatan berbeda. "Publik gak boleh di entertain dengan keributan soal data itu," terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×