kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45922,92   -8,44   -0.91%
  • EMAS1.319.000 -0,08%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Sah! Sri Mulyani bakal suntik anggaran hingga Rp 8,5 triliun bagi Garuda Indonesia


Senin, 18 Mei 2020 / 15:31 WIB
Sah! Sri Mulyani bakal suntik anggaran hingga Rp 8,5 triliun bagi Garuda Indonesia
ILUSTRASI. Maskapai Garuda Indonesia . FOTO ANTARA/Puspa Perwitasari/foc.


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan segera mengguyur PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) sebanyak Rp 8,5 triliun dalam rangka dana talangan untuk modal kerja

“Garuda Indonesia akan mendapatkan dana talangan sebesar Rp 8,5 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (18/5).

Baca Juga: Garuda Indonesia rumahkan sementara 800 karyawan PKWT selama 3 bulan

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta mengatakan dukungan pemerintah kepada GIAA berlandaskan profitabilitas perusahaan yang turun akibat turunnya jumlah penerbangan di tengah pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19). Sehingga, suntikan dana tersebut diharapkan dapat memperbaiki kinerja perusahaan ke depan.

Secara umum total dana talangan untuk modal kerja dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 19,62 triliun. Selain GIAA, penerima modal kerja lainnya adalah PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebesar Rp 3,5 triliun, PT Perkebunan Nusantara atau PTPN senilai Rp 4 triliun, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) sebesar Rp 3 triliun, dan PT Perumnas yakni Rp 650 miliar.

Adapun total dukungan pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 149,29 triliun. Jumlah anggaran tersebut merupakan alokasi dari subsidi, kompensasi, Penyertaan Modal Negara (PMN), dana talangan untuk modal kerja, dan bantuan sosial.

Baca Juga: Ini cara baru Garuda Indonesia cegah kerugian akibat pandemi corona

Lebih lanjut, Menkeu bilang pemerintah akan tetap menyalurkan dana talangan dengan prudent. Sri Mulyani menegaskan dukungan kepada BUMN  juga libatkan pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuagan (PBK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

“Dalam hal ini, BUMN yang sedang menghadapi masalah hukum akan dilakukan tata kelola dan transparansi yang lebih ketat,” ujar Sri Mulyani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×