kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Ramp metering jadi opsi atasi kemacetan


Jumat, 25 Agustus 2017 / 08:47 WIB
Ramp metering jadi opsi atasi kemacetan


Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Mengurai kemacetan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi pemerintah. Karena itu kini pemerintah tengah mengkaji berbagai opsi mengurangi volume kendaraan pribadi di Jabodetabek.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan, beberapa opsi pengaturan yang tengah dikaji untuk segera disosialisasikan diharapkan bisa segera disetujui Menteri Perhubungan.

Sembari menunggu, BPTJ kini tengah mengkaji alternatif baru. Menurut Bambang, BPTJ tengah mengkaji penggunaan ramp metering di jalan raya. Opsi ini menurut Bambang cukup efektif untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Hanya saja, opsi ramp metering ini baru bisa diterapkan paling cepat tahun depan. "Ini menjadi salah satu opsi, tapi ini masih perlu waktu karena perlu sarana dan prasarana," kata Bambang, Kamis (24/8).

Bambang bilang, untuk sementara pemerintah hanya bisa menerapkan pengaturan jam operasional truk barang, pengaturan pelat nomer ganjil-genap, dan jalan khusus kendaraan angkutan barang untuk mengurangi kemacetan di Jabodetabek. Dengan pengaturan itu, ia mengklaim bisa menekan kemacetan hingga 50%.

Kebijakan ini akan menghasilkan efisiensi hingga Rp 2 triliun per tahun. "Kami akan lihat ini diberlakukan bertahap atau berbarengan, kami masih menunggu peraturan menteri untuk sebagai payung hukumnya," katanya.

Untuk jalan dalam kota di Jakarta, Bambang bilang pengaturan ganjil genap yang akan diperpanjang dari Sudirman hingga Kuningan tetap dilakukan. "Target kami pada 2019 pengguna kendaraan pribadi sudah berpindah ke kendaraan umum hingga 50%," ujarnya.

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno bilang, agar berbagai opsi pembatasan kendaraan pribadi di Jabodetabek bisa efektif, pemerintah semestinya bisa memberikan fasilitas penunjang seperti kantong-kantong parkir. Selain itu, sterilisasi dan pemenuhan kapasitas kendaraan umum juga harus memadai. "Kalau bisa juga disediakan angkutan umum hingga ke pemukiman," katanya kepada KONTAN, Kamis (24/8).

Khusus untuk pembatasan jam operasional angkutan barang, Djoko bilang pemerintah pusat juga harus mempersiapkan moda transportasi lain sebagai alternatif dengan harga terjangkau.

Sejalan dengan itu, penataan dan pengaturan transportasi di daerah penyangga juga harus dilakukan. Sehingga peralihan moda transportasi juga dimulai daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Financial Analysis Training for First-Time Sales Supervisor/Manager 1-day Program

[X]
×