Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga 24 Maret 2019 telah menyerap anggaran sebesar Rp 7,3 triliun. Realisasi ini baru sekitar 6,59% dari total anggaran PUPR yang sebesar Rp 110,7 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dari realisasi belanja tersebut, sebnyak 7,2% ditujuan untuk pembangunan fisik."Sampai Maret itu diprioritaskan untuk proyeksi kerakyatan," ujar Basuki usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR.
Bila dirinci, realisasi belanja PUPR tersebut terbagi atas Sekretariat Jenderal (Setjen) sebesar Rp 42,16 miliar, Inspektorat Jenderal (Itjen) sebesar Rp 11,92 miliar, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 3,72 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp 2,63 triliun.
Selanjutnya, Ditken Citra Karya telah membelanjakan Rp Rp 516 miliar, Ditjem Penyediaan Perumahan sebesar Rp Rp 113,62 miliar, Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp 55,23 triliun dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar Rp 20,5 miliar.
Sementara belanja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp16,2 miliar, Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp 48,97 miliar hingga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Rp 56,66 miliar.
Lebih lanjut Basuki menerangkan, pembangunan yang diprioritaskan untuk proyek kerakyatan dianggarkan sebesar Rp 9,2 triliun di tahun ini. Program-program tersebut antara lain Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) sebesar Rp 960 Miliar, Kota Tanpa Kumuh (Kotaku sebesar Rp 280 miliar, Sanitasi Berbasis MAsyarakat sebesar Rp 320 Miliar.
Ada pula pembangunan jembatan gantung dengan anggaran Rp 790 miliar, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) sebesar Rp 540 miliar, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp 4,29 triliun dan Program Percepatan Peningkatan TAtaGuna Irigasi sebesar Rp 2,02 triliun.
Basuki mengatakan, program-program tersebut sudah dijalankan saat ini. Meski begitu, dia mengatakan pihaknya akan mempercepat program pembangunan tersebut "Beliau-beliau (Komisi V) minta untuk dipercepat supaya langsung dirasakan oleh masyarakat," tutur Basuki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
