kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Polemik DNI transportasi, Dirjen Perhubungan Darat: Baru akan dibahas


Senin, 10 Desember 2018 / 15:27 WIB
Polemik DNI transportasi, Dirjen Perhubungan Darat: Baru akan dibahas
ILUSTRASI. Dirjen Hubdat Budi Setiyadi


Reporter: Benedicta Prima | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan daftar negatif investasi (DNI) masih menuai polemik. Akhir November lalu, Kadin kembali merekomendasikan untuk tidak mengeluarkan sektor transportasi dari DNI.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengaku baru akan mengkaji usulan tersebut. Namun, sinyal mengarah pada ketetapan kebijakan yang sebelumnya.

"Baru akan dibahas, kalau sudah jadi keputusan kebijakan saya kira tidak mungkin dianulir. Tinggal bagaimana dampaknya, apa yang akan kita persiapkan," ungkap Budi Setiyadi di Hotel JS Luwansa, Senin (10/12).

Sinyal tersebut mengarah pada ketetapan penanaman modal asing (PMA) untuk bidang usaha angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek, angkutan pariwisata dan angkutan dengan tujuan tertentu yang tadinya maksimal 49% boleh menjadi 100%. Untuk usaha angkutan moda laut luar negeri untuk penumpang yang tadinya maksimal 70%, PMA juga bisa 100%.

"Kalau memang dibuka sesuai dengan yang bisa masuk, mungkin ada uji coba dan ada evaluasi. Nah kita manfaatkan evaluasi tersebut, dampaknya apa," jelasnya.

Lebih jauh, menurut Budi sebenarnya PMA lebih menyasar pada infrastruktur pendukung transportasi seperti pembangunan terminal. Melalui dia, banyak pihak asing yang tertarik untuk masuk dalam proyek pembangunan infrastruktur. Hanya saja belum ada yang benar-benar merealisasikan.

"Memang asing tertarik? Kalau infrastruktur sudah lama dan banyak yang mau masuk, tapi mungkin investasinya kecil. Kalau tertarik sudah," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×