Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk memperkuat implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) yang saat ini telah memasuki fase ke – 2.
Sekretaris Kementerian PPN atau Bappenas Gellwynn Jusuf bilang, dalam melaksanakan SDGs yang harus dilakukan bukan hanya dalam pelaksanaan menyusun rencana aksi, tetapi juga melaksanakan monitoring dan evaluasinya.
Sebab itu, melalui pertemuan tersebut JICA mengirim tenaga ahlinya untuk membagi pengetahuan dan pengalaman dalam menyampaikan tahapan – tahapan monitoring dan evaluasi program SDGs. Program SDSs itu dimulai tahun 2015 dan rencananya akan rampung pada 2030 mendatang.
“Roadmap juga sudah kita laksanakan. Membuat laporan yang lebih baik dan mengukur keberhasilan inilah, tim JICA yang hadir disini dan tadi juga sudah disampaikan tahap – tahap dan instrumen pengukuran, itu intinya,” kata Gellwyn usai pertemuan Proyek Kerja Sama Teknis : Strenghtening Framework of Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) di Bappenas, Kamis (4/4).
Kepala Perwakilan Kantor JICA Indonesia Shinichi Yamanaka mengatakan, alasan JICA memilih Indonesia dalam melaksanakan program SDGs karena Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki minat dan semangat besar untuk melaksanakan SDGs.
“Insiatif Bappenas sangat tinggi, sehingga kami dari pihak JICA sangat mendukung inisiatif tersebut,” ucap Shinichi pada kesempatan yang sama, Kamis (4/4).
Asal tahu saja, proyek kerjasama teknis tersebut akan dimulai pada April 2019 yang rencananya berlangsung selama 1,5 tahun di 5 provinsi di Indonesia. Bappenas dan JICA sepakat untuk memulai proyek percontohan di provinsi DKI Jakarta dan Banten, serta tiga provinsi lainnya yang akan ditentukan saat proyek berjalan.
Proyek itu bertujuan memperkuat sistem pelaksanaan untuk mencapai TPB/SDGs yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017, Menteri Bappenas ditunjuk menjadi Koordinator Tim Pelaksana TPB/SDGs di Indonesia.
Proyek kerja sama teknis ini mendukung Bappenas yang meliputi penyusunan indikator mengenai TPB/SDGs yang belum selesai didefinisikan metadatanya oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), perumusan rencana aksi untuk pencapaian indikator serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
