kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pengusaha nilai reshuffle di tengah pandemi jadi dilema


Jumat, 21 Agustus 2020 / 17:32 WIB
Pengusaha nilai reshuffle di tengah pandemi jadi dilema
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo (kelima kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Pool/wsj.


Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) nilai acak ulang atau reshuffle di tengah pandemi virus corona (Covid-19) menjadi dilema.

Pasalnya dalam menyikapi kondisi krisis akibat pandemi Covid-19 dibutuhkan kecepatan kerja dan adaptasi. Sementara masa adaptasi tersebut memiliki waktu yang cukup panjang.

Baca Juga: IPW sampaikan ada reshuffle, menteri ekonomi juga kena geser

"Kalau ada pergantian cepat tidak adaptasi lagi, tidak mudah juga, perlu waktu belajar," ujar Wakil Ketua Hipmi Anggawira saat dihubungi Kontan.co.id, Jumat (21/8).

Anggawira bilang hal tersebut menjadi dilema bila pengganti tak bekerja lebih baik dari menteri sebelumnya. Ia juga menekankan kerja menteri perlu kolaborasi sehingga perlu dengan cepat bekerja sama dengan menteri lain.

Namun, ia sepakat apabila perlu dilakukan penilaian secara profesional kepada para menteri. Hal itu untuk memastikan kinerja menteri berjalan dengan baik selama hampir satu tahun membantu kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Setelah satu tahun ini harus ada parameter profesional sejauh apa mereka mampu melakukan terobosan," terang Anggawira.

Baca Juga: Terkait isu reshuffle kabinet Jokowi-Amin, ini harapan pengusaha

Terobosan menjadi penting dalam kondisi pandemi saat ini. Hal itu dibutuhkan untuk dapat menggerakkan perekonomian Indonesia ke depan.

Selain itu penilaian profesional dilakukan dibutuhkan mengingat dalam pemilihan menteri terdapat unsur akomodasi bagi partai politik pendukung. Pasalnya meski pun seorang menteri memiliki kemampuan dan pengalaman, tetapi sebagai anggota partai akan ada pertimbangan politik dalam kebijakannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×