Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proses pendataan sektor ekonomi digital melalui e-commerce yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) belum juga rampung. Bahkan, BPS memperkirakan, butuh waktu yang lebih lama untuk merampungkan proses tersebut.
"Kami masih ada kendala. Tampaknya untuk mendapatkan data yang komplit, kita perlu effort yang lebih besar lagi," kata Kepala BPS Suhariyanto, Kamis (23/8).
Ia menerangkan, sejauh ini BPS telah mendapatkan gambaran umum mengenai bisnis e-commerce di dalam negeri. Misalnya, mengenai komoditas yang paling sering ditransaksikan lewat e-commerce serta komposisi tenaga kerja asing dan domestik.
Tapi hal itu baru berasal dari pelaku-pelaku e-commerce besar saja. "Besaran totalnya kami belum bisa berikan. Masih perlu kerja sama yang erat lagi antara BPS, kementerian atau lembaga, dan pelaku e-commerce," tambahnya.
Oleh karena itu, jika pelaku e-commerce informal, ingin terdata juga, maka diperlukan waktu lebih lama lagi. Adapun pelaku e-commerce informal merupakan transaksi jual beli yang melalui media sosial.
Namun, sekalipun transaksi e-commerce informal telah terdata, BPS tidak bisa sembarangan memasukkannya dalam perhitungan produk domestik bruto (PDB). Sebab, perhitungan PDB selama ini harus mengacu pada standar perhitungan PBB.
Untuk diketahui, proses pengumpulan data itu telah dilakukan BPS sejak Januari lalu. Adapun data yang dimaksud, berupa omzet, investasi asing dan lokal, transaksi, metode pembayaran, tenaga kerja serta teknologi untuk kurun waktu 2015-2017.
Sementara itu, pelaku e-commerce yang didata BPS adalah e-commerce yang telah berbentuk badan usaha yang dikelompokkan ke dalam tujuh kategori, yaitu marketplace dan e-retail, classified horizontal, classified vertical, travel, transportation, speciality store, dan daily deals.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
