Reporter: Handoyo | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) nampaknya harus bersabar. Pasalnya dana pembayaran pembebasan tanah untuk proyek jalan tol masih belum bisa cair. Itu karena Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur kebijakan itu belum keluar.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Sonny Loho mengatakan, saat ini PMK tersebut masih dalam proses penyelesaian. "Masih dalam proses, diharapkan tidak lama lagi selesai," kata Sonny, Minggu (1/1)
Sementara itu, Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono mengatakan, agar pihak BUJT tidak perlu khawatir walaupun PMK belum keluar. Pasalnya, dana yang telah disiapkan sebesar Rp 16 triliun tersebut tetap dapat dicairkan pada waktu berjalan.
Basuki mengatakan, di tingkat Kementerian PU-Pera pihaknya sudah siap untuk mengeluarkan aturan turunan dari PMK tersebut. Peraturan Menteri PU-Pera itu berisi teknis dari proses pencairan dana pembebasan tanah.
Sebelumnya, pada awal Desember lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) tentang waktu dan mekanisme pengembalian dana talangan untuk proyek strategis nasional (PSN).
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menambahkan, beberapa poin dalam Perpres tersebut ialah dana untuk pembebasan tanah dikumpulkan di Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Pembabasan tanah dengan skema ini hanya berlaku untuk proyek infrastruktur yang masuk dalam Program Strategis Negara (PSN). "Perpres di teken kami lega sekali, ada kepastian," kata Direktur Utama Jasa Marga, Desi Arryani.
Hal senada juga dikatakan oleh Direktur Utama Waskita Karya M. Cholic, menurutnya bila ketentuan soal pencairan cana talangan ini sudah dapat dilakukan pihaknya akan segera menagihnya untuk kegiatan yang lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
