Reporter: Agus Triyono | Editor: Dupla Kartini
AKARTA. Pemerintah akan menerbitkan peraturan presiden baru berisi mekanisme penyaluran bantuan sosial secara elektronik. Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial mengatakan, perpres tersebut akan berisi teknis proses pengintegrasian bantuan sosial secara eletronik ke dalam sebuah kartu elektronik.
"Leading sector-nya Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sekarang sedang proses," katanya di Komplek Istana Negara Rabu (21/9).
Sayang, Khofifah tidak mau menjelaskan poin penting yang akan dimasukkan ke dalam perpres yang sedang disusun tersebut. Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas tentang Penganggaran Subsidi dalam APBN memerintahkan menterinya agar semua bentuk subsidi dan bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu diberikan dalam bentuk non tunai.
Dia memerintahkan, agar penyaluran dilakukan ke masyarakat langsung melalui sistem perbankan dan terintegrasi dalam satu kartu. Jokowi ingin, penyaluran bantuan tersebut benar- benar memberikan dampak ke masyarakat sasaran.
Perbaikan tersebut kata Jokowi penting, sebab anggaran subsidi untuk masyarakat kurang mampu cukup besar. Dalam APBN-P 2016, total anggaran subsidi yang dianggarkan pemerintah mencapai Rp 177,8 triliun atau mencapai 13,6% dari total belanja pemerintah pusat. Dari total anggaran subsidi tersebut, Rp 94,4 triliun digunakan untuk subsidi energi.
Sementara itu, Rp 83,4 triliun lainnya digunakan untuk subsidi non energi. "Makanya ini harus dipastikan bantuan, subsidi tersebut efektif," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
