kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemerintah siapkan antisipasi dana asing berbalik keluar


Senin, 23 September 2019 / 19:25 WIB
Pemerintah siapkan antisipasi dana asing berbalik keluar
ILUSTRASI. Pemerintah siapkan antisipasi dana asing berbalik keluar


Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah terus berupaya mencegah pelemahan ekonomi Indonesia pada tahun ini dan tahun depan di tengah tekanan pelemahan ekonomi global akibat perang dagang Amerika Serikat dan China.

Apalagi sejumlah pihak menilai, ekonomi Indonesia rentan terhadap pembalikan dana asing atau capital reversal. "Ini disebabkan oleh ketergantungan kita terhadap dana asing jangka pendek untuk sumber perekonomian," ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir pada Senin (23/9) di Jakarta.

Baca Juga: Pelemahan ekonomi global akan menguji ketangguhan APBN 2020

Selain menyebabkan kemungkinan capital reversal, ketergantungan ini juga mengakibatkan pelebaran defisit neraca transaksi berjalan (TB) atau current account deficit (CAD). Ini juga menggambarkan bahwa tabungan Indonesia lebih rendah dari investasi.

Selanjutnya ada juga masalah yang datang dari dalam negeri, berupa biaya logistik yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah dinilai harus menyelesaikan reformasi struktural.

Ekspor dan impor juga perlu diperbaiki. Hal ini untuk mendorong kinerja dan bisa mempertahankan kinerja pasar domestik bukan hanya di luar, tetapi juga di dalam negeri.

Iklim investasi dirasa juga masih belum bergairah. Oleh karena itu, Iskandar menilai perlu adanya dorongan dari sisi investasi. Untuk hal ini, pemerintah sudah memiliki online single submission (OSS) yang diharapkan bisa mempercepat untuk pengurusan izin.

Baca Juga: Upayakan perbaikan kinerja, begini rekomendasi untuk Waskita Karya (WSKT)

Hanya saja, penggunaan OSS ini dinilai masih belum efektif karena masih lambat. Bahkan, Bank Dunia pun sempat mengkritik tentang praktik OSS yang masih lambat ini.

"Kita sudah mengupayakan, tetapi memang masih lambat. Bahkan ada orang yang suka menyepelekan dengan memplesetkan kepanjangan OSS menjadi 'ojo suwi-suwi' atau jangan lama-lama," tambah Iskandar.

Untuk menyikapi hal itu, pemerintah masih akan terus memperbaiki dan juga melakukan simplikasi terhadap proses tersebut. Selain itu, pemerintah juga akan terus mengupayakan penggunaan menyeluruh, termasuk hingga ke level daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×