Reporter: Benedicta Prima | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan ketidaksenangannya terhadap langkah yang diambil oleh European Union (EU). Sebab, EU mengusulkan rancangan resolusi Deforestation and Agricultural Commodity Supply Chains melalui United Nations Environment Assembly (UN).
"Mereka bergerak, memulai lagi melalui UN sehingga lebih politis," jelas Darmin saat konferensi pers 6th Ministerial Meeting Of Council Of Palm Oil Producing Countries di Hotel Mulia, Kamis (28/2).
Darmin bersama Menteri Industri Utama Malaysia Teresa Kok, dan Direktur Unit Perencanaan Pertanian dan Pedesaan Kementerian Pertanian Kolombia Felipe Fonseca Fino menyatakan lebih baik langkah tersebut dibawa ke World Trade Organization (WTO) yang sudah memiliki aturan jelas mengenai perdagangan antar negara.
"Anda tahu itu bukan organisasi yang punya rules (aturan) baku mengenai hubungan perdagangan antar negara," ujar Darmin. Seperti diketahui, Komite Eropa juga membuat rancangan peraturan Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive II.
Dalam aturan tersebut, jelas Darmin, berisi kompromi politis di internal UE yang bertujuan mengisolir minyak kelapa sawit dari sektor biofuel UE yang menguntungkan minyak nabati lainnya, termasuk rapeseed yang diproduksi oleh UE.
Langkah terdekat yang akan dilakukan pemerintah bersama CPOPC adalah mengirimkan Joint Mission pada tanggal 8 Maret 2019 ke Eropa. Setelah itu, pemerintah akan menunggu dan melihat reaksi Eropa.
Apabila isi Joint Mission yang menentang kebijakan Eropa tersebut tidak ditanggapi positif maka CPOPC akan mengirimkan delegasi. "Kita tunggu implementasinya, beberapa hal termasuk menggugat melalui WTO," ujar Darmin.
Selain itu para menteri sepakat untuk menyelenggarakan Second Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries (MMPOPC) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 18 November 2019. Maka untuk saat ini, pemerintah cenderung bersikap menunggu reaksi Eropa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
