kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Menko Perekonomian: Defisit transaksi berjalan 2,5%-2,6% PDB di akhir tahun


Senin, 17 September 2018 / 15:22 WIB
Menko Perekonomian: Defisit transaksi berjalan 2,5%-2,6% PDB di akhir tahun
ILUSTRASI. Kebijakan Pengendalian Defisit Neraca Transaksi Berjalan


Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo memanggil para menteri ekonomi ke Istana Negara membahas kondisi ekonomi terkini. Termasuk membahas neraca perdagangan Indonesia yang masih defisit.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Presiden dengan para menteri membahas kebijakan yang akan dipertimbangkan dan dipersiapkan menghadapi kondisi ekonomi saat ini. "Saya belum mau ngomong apa saja. Tapi, kami memang me-review situasi saat ini," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (17/9).

Darmin menuturkan, defisit neraca perdagangan Indonesia per Agustus 2018 turun sedikit yakni menjadi US$ 1,02 miliar dibanding bulan Juli 2018 yang mencapai US$ 2,02 miliar. "Sebenarnya neraca dagang non-migasnya sudah lumayan baik, sudah surplus. Tapi yang migas defisitnya masih agak besar," tambah Darmin.

Defisit neraca dagang tersebut lantaran impor di bulan Agustus 2018 lebih besar ketimbang ekspor. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Impor Indonesia tercatat sebesar US$ 16,84 miliar, sementara ekspor Indonesia di bulan Agustus 2018 senilai US$ 15,82 miliar.

Memang sudah ada kebijakan kewajiban biodisel 20% atau B20. Namun, kata Darmin, kebijakan itu baru akan berdampak di bulan ini. Pasalnya, penerapan B20 baru mulai 1 September 2018.

Darmin memperkirakan, defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) bisa mencapai 2,5%-2,6% dari produk domestik bruto (PDB). Di kuartal II tahun ini, CAD masih bergerak di kisaran 3%. Proyeksi penurunan CAD tersebut sebagai dampak kebijakan pemerintah di berbagai sektor demi menekan impor.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×