kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Menkeu akui pesebaran usaha masih terpusat di Jawa


Kamis, 27 April 2017 / 19:52 WIB
Menkeu akui pesebaran usaha masih terpusat di Jawa


Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Dupla Kartini

JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyelesaikan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) yang dimulai sejak Mei 2016. Dari sensus tersebut, ditemukan ada peningkatan usaha sebesar 17,51% menjadi 26,71 juta usaha/perusahaan di Indonesia.

BPS mencatat, sebaran usaha/perusahaan antar pulau, 79,35% usaha/perusahaan terkonsentrasi di Kawasan Barat lndonesia (Pulau Sumatra dan Jawa). Sebanyak 16,2 juta usaha/perusahaan atau 60,74% terhadap seluruh usaha/perusahaan di Indonesia berada di Pulau Jawa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, belum meratanya pesebaran usaha ini memang tidak bisa dipungkiri. Pasalnya, struktur dari ekonomi Indonesia kontribusinya masih berasal dari Pulau Jawa.

“Dari sisi sektor ekonomi maupun penerimaan pajak, dominasi itu sangat terlihat oleh karena itu, jika Presiden Jokowi dalam Nawacita inginkan pemerataan, membangun dari pinggiran, tujuannya memang agar ketahanan ekonomi kita tidak tergantung dengan satu pulau saja,” ucapnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (27/4).

Sri Mulyani mengemukakan, untuk memeratakan, sudah ada upaya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya dari sisi fiskal, penerimaan pajak yang mayoritas 70% dari Pulau Jawa didistribusikan ke luar Jawa melalui dana transfer. “DAU, DAK, ataupun dana bagi hasil itu diharapkan akan menciptakan momentum pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa,” kata dia.

Ia juga ingin agar belanja pemerintah terutama dari kementerian lembaga agar disusun untuk meningkatkan ekonomi di luar Pulau Jawa. “Tentu saja kebijakan-kebijakan pemerintah dibuat untuk meningkatkan investasi, agar investasi di daerah jalan, misalnya di Morowali (ada kawasan industri),” ucapnya.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, data yang dirilis BPS tentang kondisi dan sebaran usaha di Indonesia itu bisa dijadikan pegangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan lebih lanjut ke depan.

Namun, data tersebut harus diimbangi dengan data dan kajian lainnya seperti soal ketimpangan melalui rasio gini, inflasi, kemiskinan, dan pengangguran. "Walau secara makro kualitas pertumbuhan baik, namun penjelasan data diperlukan. Kita perlu lebih baik tentang struktur ekonomi kita," ujarnya.

Asal tahu saja, beberapa kawasan industri di Tanah Air telah siap diisi oleh investor dan didukung dengan fasilitas penunjang seperti pelabuhan dan infrastruktur lainnya. Misalnya, Kawasan Industri Sei Mangkei, Sumatera Utara yang difokuskan pada pengembangan oleokimia, Kawasan Industri Dumai, Riau dan Kawasan Industri Berau, Kalimantan Timur yang akan dibangun menjadi Palm Oil Green Economic Zone (POGEZ), serta Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah dan Kawasan Industri Konawe, Sulawesi Tenggara yang menjadi pusat pengembangan industri smelter berbasis nikel.

Ke depan, pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan kawasan industri di Tanjung Buton, Tanah Kuning, Gresik, Kendal, dan Serang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×