Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sepanjang tahun 2017 pemerintah terus melakukan intervensi stabilisasi harga pangan dengan menentukan harga eceran tertinggi (HET) untuk beberapa komoditas.
Tercatat, pemerintah telah menerapkan HET beras medium yang dipatok Rp 9.450 per kilogram, daging sapi beku Rp 80.000 per kilogram, gula kemasan yang dipatok Rp 12.500 per kilogram dan minyak goreng kemasan sederhana Rp 11.000 per kilogram.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, bilang pemerintah menilai sepanjang tahun ini pengendalian harga dengan penerapan HET sudah berhasil.
Ia mengatakan hal tersebut terbukti dari harga komoditas yang diatur HET-nya secara rata-rata masih stabil. "Kalau tidak ada HET apa yang terjadi sekarang dengan harga beras?"
Untuk itu, dia bilang pemerintah di tahun 2018 akan melanjutkan penetapan HET untuk komoditas yang sudah diatur di tahun ini.
Tapi Enggar belum bisa memastikan kemungkinan penambahan intervensi pada HET di komoditas lain. "Sementara empat komoditas itu dulu yang akan diatur.
Kepala Badan Pusat Statistik, Suharyanto bilang meski pengendalian harga pangan dengan intervensi harga eceran tertinggi (HET) di tahun ini dinilai cukup baik, lantaran inflasi bisa cukup terkendali sepanjang tahun. Namun ia menilai mesti ada evaluasi untuk HET beras.
"Kalau HET-nya bermanfaat bisa diteruskan, tapi kalau kurang ya mungkin perlu perlu ditengok lagi, karena ada indikasi harga beras medium masih di atas HET. Itu yang mesti ditelusuri apakah ada permasalahan stok atau ada yang lain," ujar pria yang karib disapa Ketjuk ini.
Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan untuk HET beras medium sepanjang tahun ini belum bisa dipenuhi, terutama di pedagang pasar tradisional. Alhasil, demi menekan harga sesuai dengan HET, pemerintah mengambil jalan dengan impor.
"Saya pikir mekanismenya jangan hanya di hilir yang hanya menakuti pedagang. Sebenarnya yang harus dilakukan bukan hanya penerapan HET, tapi juga pembenahan problem pertanian struktural. Karena pengendalian dari sisi hilir saja tanpa meningkatkan produktivitas hulu, berarti hanya terbantu dari purchasing power, "jelas Bhima.
Di tahun 2018, pemerintah ia bilang harus dievaluasi kembali, lantaran bisa jadi kepentingan produsen menjadi terus tertekan dan hanya berpihak kepada konsumen.
Dan secara teknis, pemerintah juga mesti waspada terhadap cuaca buruk di tahun depan karena jika stok pangan tak cukup, akan jadi percuma bila terus ditetapkan HET. "HET bisa tidak berlaku, karena supply dan demand-nya tergantu," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
