kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Masih ada 25,14 juta orang miskin , Indef: RPJMN selanjutnya harus lebih realistis


Selasa, 16 Juli 2019 / 13:10 WIB
Masih ada 25,14 juta orang miskin , Indef: RPJMN selanjutnya harus lebih realistis


Reporter: Grace Olivia | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan angka kemiskinan Indonesia per Maret 2019 sebesar 9,41%. Angka tersebut setara dengan 25,14 juta orang yang masih berada di bawah garis kemiskinan absolut. 

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya mencatat, per September 2014 angka kemiskinan sebesar 10,96%. Artinya pemerintah mampu menurunkan kemiskinan absolut sebesar 1,55% sejak itu. 

Baca Juga: Ekonom Indef menilai Bansos tidak efektif menekan kemiskinan

Kendati begitu, Berly menilai penurunan tingkat kemiskinan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih lebih lambat dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya. 

“Pada 4,5 tahun (pemerintahan) SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) jilid kedua terjadi penurunan kemiskinan dari 13,74% ke 11,25% alias 2,49%, yang berarti 1,6 kali lipatnya pencapaian Jokowi pada jilid pertama,” ujar Berly dalam keterangannya, Selasa (16/7). 

Adapun, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah mematok target menurunkan tingkat kemiskinan hingga level 7%-8% pada 2019. Artinya, pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 2,96%-3,96%. 

Baca Juga: Pengembangan industri pertanian dan manufaktur ampuh menekan kemiskinan

Namun, Berly menghitung, hingga data kemiskinan berikutnya dirilis pada September mendatang, pemerintahan Jokowi hanya akan mencapai 52,4% dari target penurunan kemiskinan tersebut. 

Berly mengakui, upaya menurunkan kemiskinan setelah menembus angka satu digit memang lebih sulit dan membutuhkan terobosan baru. 

“Pemerintah perlu mengambil pelajaran dari rendahnya pencapaian pengentasan kemiskinan selama 2014-2019 supaya penyusunan target kemiskinan di RPJMN 2019-2024 dilakukan dengan hati-hati dan realistis, walaupun bukan berarti pesimis,” tutur dia. 

Baca Juga: Juni, upah nominal harian buruh naik 0,18%

Berly menyebut, masih ada delapan provinsi dengan tingkat kemiskinan absolut melebihi 1,5 kali kemiskinan nasional yang sebesar 14,12%. Provinsi tersebut antara lain Aceh (15,3%), Bengkulu (15,2%), NTB (14,6 %), NTT (21, %), Gorontalo (15,5%), Maluku (17,7%), Papua (22,2%) dan Papua Barat (27,5%). 

“Ini merupakan pekerjaan rumah penting dan harus jadi prioritas kerja pemerintah yang membutuhkan langkah-langkah sigap, inovatif dan komprehensif,” ujar Berly. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×