kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Mari Elka Pangestu sebut ekonomi digital timbulkan tantangan baru bagi pemerintah


Selasa, 23 Juli 2019 / 18:47 WIB
Mari Elka Pangestu sebut ekonomi digital timbulkan tantangan baru bagi pemerintah


Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu mengatakan, memasuki maraknya ekonomi digital di Indonesia, ada tugas ekstra pagi pemerintah dan regulator Indonesia.

"Kesempatan di ekonomi digital ini sangat besar, sangat luar biasa. Namun, kita juga harus sadar bagaimana kita bisa membuat ini semua tidak kacau dan bisa menjadi dukungan baru bagi Indonesia," ujarnya saat ditemui di Jakarta pada hari Selasa (23/7). 

Baca Juga: Mari Elka Pangestu: Perkembangan ekonomi digital bermanfaat, tetapi jangan terlena

Tantangan utama bagi Indonesia adalah bagaimana Indonesia bisa membebaskan adanya inovasi dalam ekonomi digital, tetapi juga harus bisa mengontrol.

Selain itu, pemerintah sebagai regulator harus bisa menangani isu keamanan, privasi, dan lain-lain.

Baca Juga: Mengelola hutan dan menciptakan peluang bagi waga Papua

Indonesia juga disebut mulai harus memikirkan pihak berwenang yang bisa mengatur perkembangan ekonomi digital ini. Mari memberi contoh negara Thailand yang saat ini sudah memiliki Ministers of Digital Economy and Society (Menteri Ekonomi Digital) yang bisa langsung memberikan laporan kepada perdana menteri.

Oleh karena itu, Mari Elka memberikan lima hal terkait peraturan yang bisa diterapkan dalam mengatur ekonomi digital.
Pertama, tentang akses dan kecepatan dalam dunia digital. Ini merupakan tugas pemerintah untuk bisa menjamin kecepatan akses internet bagi negaranya, apalagi sudah memasuki era dan perekonomian digital.

Baca Juga: Bekraf akan bangun Bekraf Creative District (BCD), tetapi butuh dana swasta

Kedua, masalah tentang kemampuan (skill). Pemerintah juga harus menetapkan peraturan tentang kemampuan. Hal ini bisa menjadi standard untuk mereka yang ingin menjadi pelaku ekonomi digital.

Ketiga, pembayaran. Sistem pembayaran dalam era ekonomi digital juga merupakan hal yang harus diatur karena pembayaran merupakan kunci dalam kegiatan ini.

Baca Juga: Bekraf berencana membangun wilayah ekonomi kreatif tahun ini

Keempat adalah logistik. Menurutnya walau segala hal sudah terkait dengan digitalisasi, logistik tetap perlu dipertimbangkan. Mari Elka mengambil contoh saat pengiriman barang dari transaksi online. Jasa pengiriman juga tetap dibutuhkan agar barang sampai ke tangan konsumen.

Yang terakhir adalah digital policy, regulasi, dan terkait identitas. Identitas merupakan hal yang sangat penting untuk mengurangi potensi penipuan dan kerugian.

Oleh karena itu, para pelaku ekonomi digital wajib memiliki identitas yang jelas dan terdaftar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×