Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi belum menerima laporan harta kekayaan penyelenggara negara ( LHKPN) dari para menteri dan wakil menteri baru hingga Senin (28/10/2019).
Plh Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriyati menyatakan, KPK masih menunggu para menteri dan wakil menteri untuk menyetor LHKPN mereka.
Baca Juga: Jadi wamen, gaji Tiko lebih kecil dari di Mandiri? (Ada Klarifikasi Bank Mandiri)*
"Kalau untuk menteri kabinet yang baru, saya tadi update memang belum ada yang menyerahkan laporan LHKPN. Jadi kami masih menunggu karena memang masih ada waktu," kata Yuyuk di Gedung Merah Putih KPK, Senin (28/10) malam.
Yuyuk menyampaikan, para menteri dan wakil menteri yang baru menjadi penyelenggara negara mempunyai waktu tiga bulan semenjak dilantik untuk melaporkan LHKPN mereka.
Sementara itu, Indonesia Corruption Watch mencatat, ada 8 menteri dan wakil yang sebelumnya telah berstatus sebagai penyelenggara negara tetapi belum memperbarui LHKPN.
Peneliti ICW Dewi Anggraeni menyatakan, 8 menteri dan wakil menteri itu mestinya memperbarui laporan kekayaan mereka secara periodik setiap tahun.
Baca Juga: Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo memiliki kekayaan Rp 57,029 miliar
"Yang ICW lihat menteri-menteri yang menjabat di kabinet pertama dan masuk lagi di Kabinet Indonesia Maju. Nah siapa saja sih dalam website-nya KPK yang tercatat belum melaporkan ataupun di tahun berapa selain 2018 yang sudah melaporkan atau belum, ada 8 nama yang menjabat di periode sebelumnya dan menjabat lagi," kata Dewi di kantor ICW, Senin siang.
