kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45927,64   6,18   0.67%
  • EMAS1.325.000 -1,34%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kelompok JAD dibalik penusukan Menko Polhukam Wiranto


Kamis, 10 Oktober 2019 / 19:38 WIB
Kelompok JAD dibalik penusukan Menko Polhukam Wiranto
Menko Polhukam Wiranto digotong dari mobil menuju ruang UGD Menes Medical Center (MMC) sesaat setelah diserang di Alun-alun Menes usai meresmikan ruang kuliah bersama Universitas Matlaul Anwar di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019).


Reporter: Abdul Basith | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pelaku penusukan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto diduga berasal dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Budi Gunawan. Lebih tepatnya pelaku penusukan tersebut berasal dari JAD Bekasi. "Ini sudah pasti dari kelompok jaringan JAD, khususnya jaringan JAD Bekasi," ujar Budi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Kamis (10/10).

Baca Juga: Wiranto ditusuk, begini respons Presiden Jokowi

Budi menjelaskan, pihaknya telah memantau pelaku penusukan sejak tiga bulan lalu. Menurutnya pelaku sempat berpindah dari Kediri ke Bogor, lalu menetap di Menes, Banten.

Pelaku penusukan dinilai juga berkaitan dengan perencanaan pengeboman yang ada di Bekasi. Meskipun belum ada tahapan penyerangan dengan bom, Budi mengatakan, pola tersebut kerap terjadi.

Jaringan tersebut dinilai cukup banyak berkembang. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk ikut mengawasi berkembangnya radikalisme di Indonesia. "Kami mengimbau agar masyarakat tidak ikut dan memantau mengawasi sel-sel seperti ini," terang Budi.

Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 mendatang, Budi mengaku pihaknya masih sulit mendeteksi kelompok-kelompok garis keras tersebut. Untuk itu, yang dilakukan BIN adalah lebih banyak mendegar dan waspada. 

Baca Juga: Wiranto ditusuk menggunakan senjata Ninja

Sementara itu, Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Maruli Simanjuntak menambahkan, tidak akan ada tambahan pengamanan saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Menurutnya, Paspampres sendiri telah memiliki standar resiko tinggi dalam pengamanan presiden. "Kita sudah hitung semua ada SOP-nya.Tidak ada (tambahan personil) kami sudah siaga dan mudah-mudahan tak terjadi ya," jelas Maruli.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Trik & Tips yang Aman Menggunakan Pihak Ketiga (Agency, Debt Collector & Advokat) dalam Penagihan Kredit / Piutang Macet Managing Customer Expectations and Dealing with Complaints

[X]
×