kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45935,51   7,16   0.77%
  • EMAS1.335.000 1,06%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kartu Prakerja mendapat banyak kritik, ini jawaban Jokowi


Rabu, 22 April 2020 / 22:30 WIB
Kartu Prakerja mendapat banyak kritik, ini jawaban Jokowi
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo tiba untuk memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020). Sidang kabinet tersebut membahas Antisipasi Dampak Perekonomian Global. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.


Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Presiden Joko Widodo menjawab sejumlah kritik terkait implementasi program Kartu Prakerja. Jokowi menjelaskan, sejak akhir tahun lalu, program Kartu Prakerja memang disiapkan untuk pelatihan bagi masyarakat yang belum mendapat pekerjaan.

Pelatihan yang disiapkan semula berbentuk pelatihan langsung, seperti untuk teknisi coding, programmer, barista dan chef. Namun, pemerintah mengubah skema program ini karena munculnya wabah virus corona atau Covid-19 di Tanah Air.

Baca Juga: Menaker sarankan perusahaan panggil kembali pegawai yang di PHK usai pandemi

"Ada kondisi yang berbeda, sehingga dalam waktu 1,5 bulan desainnya diubah total. Diubah ke online dalam waktu sangat cepat," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan Najwa Shihab, Rabu (22/4/2020).

Jokowi mengatakan, dalam kondisi pandemi Covid-19, pelatihan yang digelar secara offline tidak memungkinkan untuk dilakukan. Oleh karena itu, pelatihan online yang disediakan sejumlah perusahaan startup menjadi pilihan.

Selain mengubah skema pelatihan, pemerintah juga menambah anggaran Kartu Prakerja sehingga bantuan tunai yang diterima masyarakat menjadi lebih besar.

Dari dana sebesar Rp 3.550.000 yang diterima pemegang kartu, hanya Rp 1 juta yang digunakan untuk biaya pelatihan. Sisanya akan diberikan secara bertahap usai pelatihan dilakukan.

Baca Juga: Jumlah pendaftar kartu prakerja mencapai 7,65 juta orang per hari ini, Rabu (22/4)

"Ini bukan murni pelatihan, tapi semi bansos. Peserta akan mendapat Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi menilai Rp 1 juta untuk dana pelatihan tak perlu dipersoalkan karena dana tunai yang diterima peserta jauh lebih besar.




TERBARU

[X]
×