Reporter: Hans Henricus | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Paska evaluasi Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional tahun 2010, kabar reshuffle alias perombakan kabinet kembali berhembus. Namun, pihak Istana Kepresidenan buru-buru membantah kabar itu.
Juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha menjelaskan laporan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) terhadap pelaksanaan Inpres tersebut berkaitan dengan kinerja
masing-masing Kementerian yang menjalankannya. Laporan tersebut sekaligus masukan kepada Presiden mengenai kinerja jajaran kabinetnya.
Namun, menurut Julian laporan UKP4 itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan resuhfle. "Saya belum pernah dengar ada isu resuhfle terkait dengan kinerja kementerian," kata Julian di kantor Kepresidenan,
Selasa sore (13/7).
Menurutnya, perombakan kabinet adalah kewenangan sepenuhnya presiden. Dengan kata lain merupakan hak prerogatif Presiden. Sedangkan, evaluasi UKP4 itu lebih mengarah pada kemajuan pelaksanaan Inpres yang lahir sebagai hasil rapat kerja nasional di Istana Cipanas, awal Februari 2010.
Sekadar informasi saja, Inpres 1 tahun 2010 merupakan hasil rapat kerja di Cipanas pada Februari 2010. Dalam Inpres ini terdapat 14 prioritas nasional yang dijabarkan menjadi 70 program dan 150 rencana aksi dan 369 sub rencana aksi.
Semuanya dilaksanakan 46 instansi penanggung jawab kementerian maupun lembaga. Dari 369 sub rencana aksi, maka per akhir Juni, Ada 58 yang sangat memuaskan, 235 memuaskan, 15 kurang memuaskan, 49 mengecewakan.
Kementerian yang dinilai belum sepenuhnya melaksanakan Inpres 1 tahun 2010 antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
