Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) mengungkapkan, pihaknya telah melakukan perencanaan terhadap berbagai fokus kebijakan belanja di tahun 2021 mendatang.
Direktur Dana Transfer Khusus DJPK Putut Hari Satyaka mengatakan, fokus kebijakan fiskal pemerintah di tahun depan memiliki tema utama berupa percepatan pemulihan sosial dan ekonomi, serta penguatan reformasi untuk keluar dari middle income trap.
Baca Juga: Aturan baru BLT dana desa dibuat untuk mempermudah penyaluran bantuan
"Di dalam fokus tersebut ada recovery dan reformasi belanja, baik itu reformasi di bidang kesehatan, program perlindungan sosial, pendidikan, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), belanja, serta reformasi pendapatan secara nasional," ujar Putut di dalam konferensi pers daring, Jumat (29/5).
Pertama, di dalam reformasi di bidang kesehatan, pemerintah akan melakukan pemulihan dan penguatan pada sistem kesehatan dan health security preparedness. Putut menjelaskan, adanya pandemi Corona di tahun ini memberikan banyak pelajaran bagi pemerintah untuk memperbaiki kesiapan, baik dari sisi supply maupun demand. Untuk itu, di tahun depan sisi kesehatan ini akan diberikan perhatian lebih oleh pemerintah.
Kedua, dalam reformasi program perlindungan sosial, pemerintah akan melakukan pemulihan dan penguatan program bantuan sosial (bansos) serta pengalihan subsidi. Pada penguatan program bansos, kata Putut, pemerintah akan lebih ketat dalam memastikan ketepatan data penerima agar dapat lebih baik dan tepat sasaran.
Ketiga, pada reformasi pendidikan pemerintah akan melakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM), information and communication technology (ICT), penelitian dan pengembangan (Litbang), dan infrastruktur pendidikan menuju industri 4.0 atau knowledge economy.
Baca Juga: Kabar baik, alokasi BLT dana desa naik jadi Rp 2,7 juta per keluarga
