Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengkaji substansi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan Atas PMK 39/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
Alasanya, realisasi restitusi pajak yang tumbuh tidak sejalan dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang malah tumbuh melambat.
Baca Juga: Begini strategi produsen kosmetik penetrasi pasar di 2020
Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengatakan sembari merevisi substansi PMK 117/2019, sebaiknya otoritas pajak menggantikan profil kepatuhan wajib pajak dengan compliance risk management (CRM) sehingga bisa lebih terukur.
Kemudian, memantau sejauh mana dana restitusi tersebut bisa dimanfaatkan wajib pajak untuk perputaran uang dan usaha. Dengan demikian, relaksasi selalu dikaitkan dengan partisipasi wajib pajak baik atas partisipasi dalam kepatuhan maupun kontribusi ke penerimaan pajak.
“Menurut saya PMK percepatan restitusi tidak perlu dicabut. Pertimbangannya, bahwa restitusi pada dasarnya merupakan hak dari wajib pajak,” kata Darussalam kepada Kontan.co.id, Jumat (31/1).
Baca Juga: Sri Mulyani ungkapkan alasan Kemenkeu memperketat restitusi pajak
