Reporter: Abdul Basith | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kabinet Presiden Joko Widodo untuk periode kedua bersama Ma'ruf Amin tidak akan hanya berasal dari partai politik. Namun, unsur profesional juga akan disertakan untuk membantu tugas presiden. Meski begitu, partai pendukung tetap akan mendapatkan posisi di jajaran menteri.
"Pasti tentu ada dari pihak partai koalisi dan profesional, kira-kira begitu," ujar wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin usai mengunjungi Kantor Wakil Presiden, Kamis (4/7).
Meski begitu Ma'ruf belum dapat menyampaikan berapa pembagian jumlah antara kalangan partai dan profesional. Begitu pula mengenai nama yang akan mengisi posisi tersebut. Masukan dari sejumlah partai dan organisasi sudah ada. Namun, pemilihan menteri diungkapkan Ma'ruf Amin merupakan hak prerogatif presiden.
"Dari banyak pihak semuanya mungkin tetapi itu hak prerogatif presiden," terang Ma'ruf.
Pembahasan mengenai calon menteri diungkapkan Ma'ruf belum dilakukan. Ia bilang berdasarkan informasi, Jokowi akan melakukan pembahasan pada pertengahan Juli.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menekankan hak prerogatif presiden. JK yang juga menjadi Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menyatakan tidak ikut dalam pembahasan kabinet.
"Tidak ada arahan hanya informasi, kalau kabinet itu hak prerogatif presiden," jelas JK.
Sementara itu sebelumnya Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan minimal 10 menteri dari PKB. Mantan Menteri Ketenagakerjaan yang akrab disapa Cak Imin ini meminta agar PKB mendapat perhatian khusus dari Jokowi.
Meski begitu PKB juga mengusulkan agar menteri yang bergabung dalam kabinet merupakan menteri bersama seluruh partai koalisi Indonesia kerja. "Tidak ada lagi kabinet partai ini, partai itu, semua usulan ditampung begitu sudah masuk semua di jajaran kabinet," ungkap Cak Imin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
