Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Calon wakil presiden Jusuf Kalla menginginkan kabinet pemerintahannya nanti diisi oleh figur profesional yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia.
Namun, Kalla mengaku belum melakukan pembicaraan lebih rinci bersama calon presiden Joko Widodo terkait susunan kabinet karena belum ada pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang pemenang Pemilu Presiden 2014.
Selain belum ada keputusan KPU, Kalla juga menyatakan bahwa pihaknya ingin fokus dan memastikan kemenangannya. Setelah dipastikan menang, pembicaraan mengenai kabinet baru akan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari seluruh partai pendukung.
"Kita semua fokus pada pemenangan. Setelah ini kan ada waktu cukup sekitar tiga bulan, jadi pastilah kita bicarakan mungkin bulan-bulan depan," kata JK, di kediamannya, Jakarta Selatan, Senin (21/7).
Kalla menegaskan, pihaknya tak akan melakukan lelang jabatan untuk posisi menteri. Alasannya karena lelang jabatan dinilai hanya dapat diterapkan pada posisi lain dengan kandidat yang berasal dari dalam lembaga bersangkutan.
Menurut JK, pertimbangan wajib dalam memilih menteri kabinet adalah keahliannya. Figurnya bisa berasal dari mana saja, murni profesional, atau dari kalangan profesional yang berasal dari partai politik.
Bagi JK, yang terpenting adalah rekam jejak, kemampuan dan integritas figur tersebut. "Juga harus bersifat gotong royong, dari profesional dan dari orang partai yang profesional dengan jumlah yang kita atur," ujarnya.
Ia memberi contoh saat menyusun kabinet bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2004-2009 lalu. Dalam kabinetnya, 15 posisi menteri diisi oleh kalangan profesional murni, dan 20 posisi menteri diisi profesional dari dalam partai pendukung. "Intinya harus profesional, tidak berarti di kalangan partai tidak ada profesional," ucap politisi Partai Golkar itu.
Selanjutnya, imbuh JK, pihaknya juga akan mempertimbangkan keterwakilan wilayah-wilayah besar di Indonesia. Selain itu, akan ada juga pertimbangan keterwakilan semua agama di Indonesia, keterwakilan perempuan, dan kombinasi sipil-militer. "Tergantung bidangnya, seperti Menteri Keuangan itu harus dari tenaga profesional murni, sama dengan BUMN. Ini contoh ya," pungkasnya. (Indra Akuntono)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
