Reporter: Ratih Waseso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia diputuskan tetap berjalan meski ditengah pandemi virus corona (Covid-19). Rencananya Pilkada akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.
Pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan menerangkan ada tujuh tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang memiliki pada kepala daerah tersebut.
Pertama, tentunya kemungkinan akan ada klaster baru dari penyebaran Covid-19 dengan adanya Pilkada saat pandemi. Hal tersebut disampaikan Djohan juga sudah beberapa kali disebut oleh para ahli epidemiologi.
Baca Juga: Pilkada saat pandemi, partisipasi pemilih berpotensi rendah
Kedua, kepala daerah dinilai akan tidak fokus dalam menangani pandemi Covid-19. Kepala daerah dirasa akan terpecah konsentrasinya dalam penanganan Covid-19 di daerahnya dengan pelaksanaan Pilkada. Terlebih pada para petahana di daerah tersebut. Djohan menyebut ada sekitar 200 petahana yang ikut dalam Pilkada Desember mendatang.
"Ada persoalan kepala daerah kita yang tadinya sibuk mengurus Covid-19 menjadi terbelah perhatiannya, dia juga running dalam Pilkada. Maka itu juga akan mengalihkan perhatiannya tentu dia ingin bisa memenangkan kontestasi ini terutama bagi para petahana yang jumlahnya lebih dari 200-an dibanding dengan peserta Pilkada yang sekitar daerah otonomi kita 270an," jelas Djohan dalam Webinar Penyelenggaraan Pilkada di Era Pandemi, Konferensi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik CSIS pada Rabu (14/10).
Ketiga, adanya kecenderungan pemilih memilih untuk golput. Hal itu lantaran masyarakat dengan kondisi pandemi saat ini takut untuk pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) karena khawatir terinfeksi Covid-19. Keempat, kemungkinan adanya fraud lebih merajalela, seperti politik uang dan politisasi birokrasi.
