Reporter: Benedicta Prima | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana Presiden Joko Widodo merencanakan membentuk dua menteri baru terkait investasi dan ekspor dinilai tidak menyelesaikan persoalan investasi dan ekspor. Pemerintah justru perlu memaksimalkan lembaga yang telah ada untuk meningkatkan kinerja.
"Membuat kementerian baru belum tentu menyelesaikan permasalahan tersebut," jelas Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menanggapi rencana RI-1, Selasa (12/3).
Bhima menilai wacana tersebut memberatkan dari sisi efektivitas kerja serta anggaran pembentukan kementerian. Dari sisi efektivitas misalnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah membawahi urusan investasi. Hanya saja, jelas Bhima, masih ada ego sektoral antar kementerian dan lembaga.
"Izin investasi misalnya sering bersinggungan dengan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, kementerian energi dan sumber daya mineral serta pemerintah daerah," imbuh Bhima.
Sementara dari sisi anggaran, dibutuhkan dana yang besar. Bhima mencontohkan kebutuhan dana untuk Kementerian Perdagangan yang mencapai Rp 3,5 triliun per tahunnya. Apabila ada dua kementerian baru maka perlu anggaran hingga Rp 7 triliun.
"Belum biaya gedung dan sumber daya manusia. Tentu sangat mahal. Jangan sampai menambah beban APBN di tengah kenaikan utang," jelas dia.
Untuk meningkatkan ekspor, Bhima menyarankan pemerintah untuk mempercepat perluasan pasar baru. Dibanding membuat kementerian khusus sebaiknya anggaran tim negosiasi dagang ditingkatkan.
Atau menambah tugas kedutaan besar serta atase perdagangan untuk mencari pasar baru serta peluang ekspor di negara penempatan.
Sedangkan untuk investasi, kata Bhima, kuncinya memperkuat koordinasi antar stakeholder di level kementerian koordinator. "Evaluasi 16 paket kebijakan yg masih terkendala di masalah teknis dan percepat pembangunan infrastruktur di kawasan industri,"imbuh Bhima.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
